Page 9 - MAJALAH 200

PID A T O KETU A DPR

“Pengalaman dalam menjalankan ekstensifikasi berbasis kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan,” tutur
APBN Tahun Anggaran 2021, yang serta melakukan penguatan sistem legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
harus merespons penanganan perpajakan yang lebih sehat dan
perkembangan pandemi Covid-19, dan adil yang disesuaikan dengan PANDEMI DAN TANTANGAN
mengakibatkan Pemerintah melakukan perkembangan struktur perekonomian PEMULIHAN EKONOMI 2022
berbagai refocusing program dan dan karakter sektor usaha. Kemudian, Organisasi kesehatan dunia
anggaran, agar dapat diantisipasi pada pemerintah diharapkan melakukan (WHO) memprediksi pandemi ini
APBN Tahun Anggaran 2022 yang penggalian potensi perpajakan dengan belum berakhir hingga tahun depan,
akan datang,” papar Puan. tetap menjaga iklim investasi dan setidaknya hingga pertengahan
Hal tersebut agar pemerintah dapat keberlanjutan dunia usaha. tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi
tetap efektif dalam menjalankan tugas Pada Penerimaan Negara Bukan tantangan bagi pemulihan sosial
pemerintahan lainnya, selain fokus Pajak (PNBP), pemerintah diingatkan dan ekonomi Indonesia di tahun
dalam penanganan pandemi Covid-19. untuk melakukan optimalisasi mendatang. Selain itu, risiko dan
Puan mengatakan, terdapat optimisme pengelolaan sumber daya alam ketidakpastian yang juga akan masih
pemulihan ekonomi global pada tahun dengan tetap memperhatikan tetap tinggi di 2022 juga masih menjadi
2022 menyusul proyeksi IMF terhadap kelestarian lingkungan. Selain tantangan bagi ekonomi Tanah Air.
pertumbuhan ekonomi global sebesar itu optimalisasi pengelolaan aset “Di antaranya adalah risiko
4,9 persen atau naik 0,5 percentage agar lebih produktif, peningkatan kecepatan pemulihan yang tidak
point dibanding proyeksi April 2021 inovasi dan kualitas layanan satuan merata antar negara akibat perbedaan
yang diungkap pada World Economic kerja dan badan layanan umum, situasi pandemi Covid-19, kecepatan
Outlook Juli 2021. optimalisasi penerimaan dividen vaksinasi, dan dukungan stimulus
“IMF memproyeksikan proyeksi negara, penyempurnaan kebijakan dan ekonomi,” urai Puan,
ini tentunya akan bergantung pada penggalian potensi, serta perluasan Puan menyinggung kemungkinan
kemampuan dunia mengendalikan pemanfaatan teknologi informasi. percepatan normalisasi kebijakan
wabah dan memastikan keberhasilan “Dalam mengelola Pembiayaan moneter Amerika Serikat dan negara
vaksinasi dalam mewujudkan Defisit, pemerintah agar penuh maju lainnya sebagai implikasi dari
kekebalan komunitas secara global,” dengan kehati-hatian dalam menjaga pemulihan ekonomi mereka yang
ungkap Puan. rasio utang dalam batas aman dan lebih cepat. Puan menilai hal tersebut
sesuai dengan UU, meningkatkan akan menciptakan efek rambatan
OPTIMALKAN PENDAPATAN efisiensi biaya utang, serta menjaga atau spillover effect terhadap volatilitas
NEGARA PADA RAPBN 2022 komposisi portofolio utang yang dan ketidakpastian pasar keuangan
DPR RI mewanti-wanti pemerintah optimal dalam menjaga stabilitas global serta arus modal global.
mengenai penyusunan RAPBN Tahun perekonomian serta memperhatikan “Termasuk di dalamnya adalah
Anggaran 2022. DPR berharap kapasitas fiskal APBN untuk masa potensi risiko nilai tukar Rupiah
pemerintah melakukan berbagai yang akan datang,” kata Puan. terhadap US Dollar serta kenaikan
upaya di tengah kondisi APBN yang DPR juga mengingatkan Kementerian/ harga minyak mentah dunia seiring
mengalami penurunan pendapatan Lembaga harus disiplin dalam dengan proses pemulihan ekonomi
negara, meningkatnya belanja untuk alokasi program dan anggaran yang global,” ungkap politisi PDI-Perjuangan
penanganan pandemi, dan melebarnya diarahkan pada kebijakan tersebut itu. Ditambahkan Puan, berbagai
pembiayaan defisit. Pemerintah agar di atas. Kebijakan yang dimaksud, dinamika dan tantangan tersebut tidak
dapat mengoptimalkan pendapatan menurut Puan, telah menjadi Komitmen terlepas dari perkembangan pandemi
negara, inovasi pembiayaan, serta Pemerintah yang disampaikan saat Covid-19 yang penuh ketidakpastian.
rasionalisasi belanja negara yang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Terkait kapasitas dan ketahanan
memenuhi kualitas spending better. pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). APBN 2022, ia mengingatkan agar
“Di bidang perpajakan, Pemerintah “Rancangan Undang-Undang APBN mengantisipasi ketidakpastian yang
agar dapat menjalankan pemberian 2022 beserta Nota Keuangannya diakibatkan oleh Pandemi Covid-19
insentif fiskal lebih terarah dan terukur yang disampaikan oleh Presiden “Karena itu, kebijakan fiskal pada tahun
untuk kegiatan ekonomi strategis yang Republik Indonesia, diharapkan mampu 2022 diarahkan untuk memprioritaskan
memiliki multiplier effect yang kuat,” memenuhi harapan rakyat Indonesia penanganan sektor kesehatan sebagai
ungkap Puan. dalam menangani permasalahan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi,
Pemerintah juga diminta pandemi Covid-19 dan dampaknya, memperkuat dan menjaga daya beli
melakukan perluasan basis pajak memulihkan ekonomi nasional serta masyarakat, serta pemulihan UMKM
melalui perluasan objek pajak dan menjalankan reformasi struktural dalam dan dunia usaha,” tutup Puan. les

TH. 2021 EDISI 200 PARLEMENTARIA 9