Page 15 - BULETIN 1278
P. 15

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Baleg & Komisi II Setujui RUU

               tentang 17 Kabupaten/Kota


               Sebagai Usul Inisiatif DPR RI






    BALEG                adan Legislasi (Baleg)   Terbuka tentang perubahan dasar   UUDS dan/atau masih terdapat
                         DPR RI bersama        hukum pembentukan Provinsi      penggabungan antara satu daerah
                         dengan Komisi II      dan Kabupaten/Kota yang dasar   dengan daerah lainnya.
                         DPR RI melakukan      hukumnya masih menggunakan         Berikut 17 Kabupaten/Kota
              B Rapat Harmonisasi                                              yang dibahas antara lain, Kabupaten
               RUU tentang 17 Kabupaten/Kota.                                  Bintan, Kabupaten Lampung
               Dalam rapat ini seluruh fraksi di                               Selatan, Kabupaten Lampung
               Baleg bersama dengan Komisi                                     Tengah, Kabupaten Lampung Utara,
               II menyetujui RUU Kabupaten/    BERDASARKAN                     Kabupaten Batang Hari, Kabupaten
               Kota Sebagai Usul Inisiatif DPR RI.   ASPEK TEKNIS,             Kerinci, Kabupaten Merangin,
               Ketua Baleg DPR RI Supratman    SUBSTANSI, DAN                  Kota Jambi, Kabupaten Bengkalis,
               Andi Agtas menyampaikan, hal-hal   ASAS PEMBENTUKAN             Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten
               pokok yang mengemuka dalam      PERATURAN                       Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten
               pengharmonisasian, pembulatan,   PERUNDANG-                     Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam,
               dan pemantapan konsepsi 17 RUU   UNDANGAN, PANJA                Kabupaten Pasaman & Kabupaten
               tentang Kabupaten/Kota yang     BERPENDAPAT                     Pesisir Selatan.  ssb/rdn
               kemudian disepakati dalam Rapat
               Panja bersama Pengusul, secara garis   BAHWA MASING-
               besar adalah melakukan perbaikan   MASING RUU TENTANG
               dan penyempurnaan teknis        KABUPATEN/KOTA
               redaksional.                    YANG BERJUMLAH 17
                  “Berdasarkan aspek teknis,   INI DAPAT DIAJUKAN
               substansi, dan asas pembentukan   SEBAGAI RUU USUL
               peraturan perundang-undangan,   INISIATIF DPR RI.
               Panja berpendapat bahwa masing-
               masing RUU tentang Kabupaten/
               Kota yang berjumlah 17 ini dapat
               diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif
               DPR RI,” ungkap Supratman di Ruang
               Rapat Baleg, Nusantara I, DPR RI,
               Senayan Jakarta, Kamis (18/1).
                  Di kesempatan yang sama,
               Anggota Komisi II DPR RI
               Heri Gunawan yang mewakili
               pengusul menyampaikan,
               Berkaitan dengan penyesuaian
               dasar hukum pembentukan
               Provinsi dan Kabupaten/Kota,
        Scan QR   Komisi II DPR RI melalui Rapat
        untuk berita                           FOTO : DEP/PDT
        selengkapnya  Internal telah memutuskan
               untuk melakukan penyusunan
               dan pembahasan Rancangan        Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Badan Legislasi DPR RI bersama
                                               dengan Komisi II DPR RI melakukan Harmonisasi RUU tentang 17 Kabupaten/Kota.di Ruang Rapat Baleg,
               Undang-Undang Kumulatif         Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (18/1/2024).

                                                                                        1278/V/I/2024  • Januari 2024  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20