Page 16 - BULETIN 1278

BULETIN Parlementaria

Ketua Banggar Tegaskan
BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bansos Harus Tepat Sasaran

selalu ada upaya optimalisasi serapan
etua Badan Anggaran
menuju akhir tahun.
DPR RI Said Abdullah,
menjelaskan, dalam
Said pun mengungkapkan,
rencana anggaran,
K Banggar DPR bersama KEBIJAKANNYA KITA masing-masing pos belanja sudah
direncanakan dalam Perpres No.
pemerintah telah menyetujui DESAIN BERSAMA DI 75 tahun 2023. “Kalau ada serapan
penebalan belanja bansos. “Sudah DPR. PEMERINTAH maksimal dari 85 persen bisa naik 102
kita sampaikan September 2023 lalu STATUSNYA HANYA persen, atau kenaikan 17 persen di
sebagai akibat dampak la Lina dan MENYALURKAN akhir tahun un-audited tentu itu bukan
kenaikan harga beras, yang sangat KEBIJAKAN YANG semuanya untuk belanja bansos,”
sensitif terhadap rumah tangga TELAH DISEPAKATI ungkap Said.
miskin,” jelas Said dalam rilisnya BERSAMA ANTARA Menurut Politisi Fraksi PDI-
kepada Parlementaria, di Jakarta, PEMERINTAH DAN Perjuangan ini, belanja negara terpecah
Rabu (3/1). pecah ke dalam banyak pos belanja.
Dia pun mewanti-wanti kepada DPR. JADI, TIDAK “Semisal anggaran rutin untuk alokasi
pemerintah agar penyaluran bansos ELOK KALAU ADA belanja pegawai, di akhir tahun
tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini PEJABAT PEMERINTAH, biasanya ada penghitungan tunjangan
untuk menghindari politisasi bansos PROGRAM BANSOS kinerja, selain itu ada juga serapan
menjelang pemilu dan sejatinya ADALAH KARENA belanja modal, kewajiban pembayaran
mekanisme penyalurannya lewat BELAS KASIHAN ATAU pokok dan bunga utang, belanja
Kemensos dengan data terpadu KEMURAHAN HATI subsidi, dan belanja daerah yang
kesejahteraan sosial (DTKS) dan PEMERINTAH. NAMUN, dialokasi melalui TKDD,”
sesuai tupoksi atas dasar perintah papar Said.
undang-undang. ITU MEMANG HAK ssb/aha
Bansos adalah hak rakyat, RAKYAT YANG WAJIB
karena dipungut dari pajak rakyat DIBERIKAN.
dan penghasilan bukan pajak yang
diterima negara dari kekayaan alam
di Indonesia, bukan milik pemerintah.
“Kebijakannya kita desain bersama
di DPR. Pemerintah statusnya Ketua Badan Anggaran DPR RI
hanya menyalurkan kebijakan yang Said Abdullah.
telah disepakati bersama antara
pemerintah dan DPR. Jadi, tidak
elok kalau ada pejabat pemerintah,
program bansos adalah karena
belas kasihan atau kemurahan hati
pemerintah. Namun, itu memang hak
rakyat yang wajib diberikan,” jelas
Said.
Dia pun merespon berbagai
spekulasi tentang kenaikan laju Scan QR
untuk berita
belanja di akhir tahun. Menurutnya, selengkapnya
perlu membandingkan rekam
jejak pada belanja di tahun-tahun FOTO : RSB/PDT
sebelumnya. Jika dilihat memang

16 1278/V/I/2024 • Januari 2024