Page 13 - BULETIN 1278

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VIII Terus Dorong

Peningkatan Layanan

Ibadah Haji

ada 9 Januari 2024
Sejak terbitnya Undang-
lalu, Presiden telah Undang (UU) No. 8/2019 tentang
meneken Keputusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Presiden (Keppres) No. KAMI MENILAI ANGKA Abdul bilang pihaknya memang
P 6/2024 tentang Biaya PORSI ITU TERLALU tidak lagi menggunakan istilah
Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 BESAR. SEHINGGA, ONH (Ongkos Naik Haji) yang dulu
Hijriah/2024 Masehi. Sesuai dorongan AKHIRNYA DISEPAKATI populer, melainkan BPIH (Biaya
Komisi VIII DPR RI, porsi biaya yang Penyelenggaraan Ibadah Haji). BPIH
harus dibayar jemaah hanya 60 PORSI YANG HARUS terdiri dari dua komponen.
persen, sementara sisanya diambil DIBAYAR JAMAAH Pertama, adalah Biaya Perjalanan
dari nilai manfaat pengelolaan dana HANYA 60 PERSEN SAJA. Ibadah Haji (Bipih), yang harus
haji. SEMENTARA SISANYA dibayar oleh jamaah haji. Dan kedua,
Sejak awal Komisi VIII DPR RI DITANGGUNG OLEH nilai manfaat pengelolaan
memang telah mendorong agar NILAI MANFAAT dana haji. Nilai manfaat
pemerintah bisa menekan biaya adalah keuntungan
haji serta porsi biaya yang harus PENGELOLAAN yang diperoleh dari
dibayar oleh jamaah. “Alhamdulillah, DANA HAJI. hasil investasi dana
atas desakan DPR, biaya haji tahun haji yang dikelola oleh
2024 akhirnya bisa ditekan, dari BPKH. Porsi antara
semula Rp105 juta sebagaimana BPIH dengan nilai
yang diusulkan pemerintah, menjadi manfaat ini setiap
Rp93,4 juta,” ujar Abdul Wachid, tahunnya berubah,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam namun dijaga tetap
keterangan tertulisnya. proporsional.
Menurut Wachid, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tn/aha
Abdul Wachid.
merupakan Ketua Panja (Panitia
Kerja) BPIH (Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji) Komisi VIII DPR RI, upaya
untuk menekan biaya haji serta porsi
yang dibayar jamaah ini, sehingga
tidak memberatkan jamaah haji kita,
merupakan bagian dari pelaksanaan
fungsi budgeting DPR. “Usulan
pemerintah kan tadinya porsi yang
harus dibayar jamaah mencapai 70
persen.
“Kami menilai angka porsi itu
terlalu besar. Sehingga, akhirnya
Scan QR disepakati porsi yang harus dibayar
untuk berita
selengkapnya jamaah hanya 60 persen saja.
Sementara sisanya ditanggung oleh
nilai manfaat pengelolaan dana haji,” FOTO : FHN/PDT
imbuhnya.

1278/V/I/2024 • Januari 2024 13