Page 9 - BULETIN 1278

KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hindari Tumpang Tindih

Kewenangan Penjagaan Laut &

Pantai

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus
Diantaranya yaitu terdapat
enjagaan Laut dan
Pantai (Sea and Coast tumpang tindih kelembagaan yang menegaskan komitmennya
Guard) merupakan paling berwenang melakukan untuk secara rinci mengatur soal
amanat dari ketentuan penjagaan laut dan pantai, khususnya pembentukan kelembagaan sipil
P internasional IMO (Badan terkait keselamatan dan keamanan khusus dalam penjagaan laut dan
Dunia PBB) bidang kemaritiman dan laut. Oleh karena itu, Ketua Komisi pantai agar tidak berbenturan
bertanggung jawab atas standar V DPR RI Lasarus menegaskan dengan Badan Keamanan Laut
keamanan dan keselamatan dalam komitmennya untuk secara rinci (Bakamla) miliki TNI Angkatan Laut
bidang pelayaran dan perlindungan mengatur soal pembentukan (AL).
lingkungan laut. Namun hingga kini, kelembagaan sipil khusus dalam “Jadi kita berharap secara
penjagaan laut dan pantai khususnya penjagaan laut dan pantai agar kelembagaan ini diatur dengan
di Indonesia dari sisi kelembagaan tidak berbenturan dengan Badan baik, kalau Bakamla ini kan isinya
masih dinilai kurang efektif, yang Keamanan Laut (Bakamla) miliki TNI Angkatan Laut itu bicara kedaulatan,
disebabkan berbagai aspek. Angkatan Laut (AL). kalau Sea Coast Guard ini kan bicara
tentang keselamatan dan keamanan
pelayaran, ini kan dua hal yang
berbeda,” ujar Lasarus di sela-sela
Rapat Dengar Pendapat dengan
Kepala Badan Keahlian DPR dan
Dirjen Perhubungan Laut, di Gedung
Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta,
Rabu (17/1/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
lebih lanjut menjelaskan, jenis kapal
di Sea Coast Guard ini secara umum
yang dikenal memiliki jenis kapal
warna putih dibawah kewenangan
sipil. Berbeda halnya dengan
Bakamla dibawah komando TNI
AL yang notabene berkarakteristik
militer.
Kedepannya, Lasarus mengaku
pihaknya terus menerima masukan
dari berbagai pihak sebagai bahan
naskah akademik penyusunan revisi
UU Pelayaran nantinya. Namun yang
pasti, tegasnya, Komisi V akan segera
menggelar pertemuan dengan
FOTO : AFR/PDT kewenangan dengan RUU tentang
Scan QR Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar
untuk berita
selengkapnya tidak terjadi tumpang tindih regulasi
Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR dan
Dirjen Perhubungan Laut, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024). 2014 tentang Kelautan. pun/aha

1278/V/I/2024 • Januari 2024 9