Page 7 - BULETIN 1278

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dana PSN Diseleweng, Santoso:

Itulah Pentingnya RUU

Perampasan Aset

nggota Komisi III
sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri
DPR RI Santoso turut menemukan adanya aliran dana dugaan aliran dana PSN masuk ke
kantong Aparatur Sipil Negara (ASN)
mengomentari soal ke 21 rekening bendahara partai hingga politikus selama tahun 2023.
adanya dugaan aliran politik, jumlah transaksinya mencapai Total dana PSN sebesar 36,67 persen
A dana kepentingan 9.164 transaksi. Dari 21 partai politik transaksi dana diduga digunakan bukan
pembangunan proyek strategis pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan untuk pembangunan proyek melainkan
nasional (PSN), yang sebagian meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi. untuk kepentingan pribadi.
besar malah masuk ke kantong Salah satu temuan lembaga Politisi Fraksi Partai Demokrat
aparatur sipil negara (ASN) hingga intelijen keuangan ini adalah adanya ini mengatakan bahwa suap atau
politikus. Hanya sebesar 36,81 persen gratifikasi terhadap pelaksanaan
dana untuk PSN yang masuk ke proyek sudah bukan rahasia umum.
rekening subkontraktor. Dia pun Menurutnya, tinggal tunggu waktunya
mengaitkan hal tersebut dengan saja kapan orang-orang, sebagai
pentingnya menindaklanjuti soal RUU ... TINGGAL TUNGGU pelaksana proyek dari anggaran
Perampasan Aset. WAKTUNYA SAJA negara, baik APBD maupun APBN yang
“Kemudian inilah pentingnya KAPAN ORANG- melakukan pelanggaran,
perampasan aset, RUU tentang ditindak secara
Perampasan Aset. Agar perilaku yang ORANG, SEBAGAI tegas.
ada di penyelenggara negara tentang PELAKSANA PROYEK ssb/rdn
fee terhadap proyek itu harus segera DARI ANGGARAN
diberantas, harus segera dihilangkan NEGARA, BAIK APBD
dalam rangka mewujudkan MAUPUN APBN
pembangunan yang merata untuk YANG MELAKUKAN Anggota Komisi III DPR RI
Santoso.
rakyat Indonesia dan bersih dari KKN,”
papar Santoso di Gedung Nusantara PELANGGARAN,
II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa DITINDAK SECARA
(16/1). TEGAS.
Dia pun menegaskan bahwa
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
harus diberantas demi pembangunan
yang merata untuk rakyat.
Pembangunan yang merata dan anti-
KKN memerlukan komitmen dan kerja
sama dari semua pihak, termasuk
pemerintah, masyarakat, sektor
swasta, dan lembaga non-pemerintah.
Pembangunan yang merata dan anti-
KKN merupakan tujuan utama dalam
Scan QR upaya menciptakan masyarakat yang
untuk berita
selengkapnya
adil, berkeadilan, dan berdaya saing.
Sebelumnya dilaporkan bahwa
Pusat Pelaporan dan Analisis FOTO: JKA/PDT
Transaksi Keuangan (PPATK)

1278/V/I/2024 • Januari 2024 7