Page 8 - BULETIN 1278
P. 8
BULETIN Parlementaria
Perlu Sinergi Antarlembaga
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Berantas Judi Daring kepentingan agar bersinergi
nggota Komisi III
DPR RI Supriansa
memberantas judi daring.
mengungkapkan
“Maka memang perlu sinergi
para aparat
A penegak hukum KITA KETAHUI antarlembaga negara dalam rangka
pemberantasan judi daring, karena
BAHWA JUDI
harus berperan lebih aktif dalam ONLINE ATAU lembaga negara yang diberikan
pemberantasan judi daring. kewenangan untuk itu. Termasuk
Dia pun mengimbau agar para APAPUN Kominfo, kemudian ditambah lagi
penegak hukum bekerja maksimal NAMANYA ITU aparat penegak hukum kita,” papar
dan memberikan efek jera bagi BAGIAN PENYAKIT Supriansa usai rapat Paripurna,
para bandar judi daring. Dia pun MASYARAKAT di Gedung Nusantara II, DPR RI,
menghendaki para pemangku YANG PERLU Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).
DIBERANTAS. Berdasarkan hasil temuan
PPATK, total perputaran uang judi
daring sepanjang 2023 mencapai
327 triliun rupiah. Lebih lanjut
Anggota Komisi III DPR RI Aboe
Bakar Alhabsyi mengharapkan agar
masyarakat diberikan edukasi agar
tidak terpapar iming-iming bandar
judi daring. “Kita ketahui bahwa judi
online atau apapun namanya itu
bagian penyakit masyarakat yang
perlu diberentas,” ungkapnya usai
rapat paripurna.
Politisi Fraksi PKS ini berharap
agar kepolisian bisa mengatasi
penyakit masyarakat tersebut. “Jadi
sepantasnya Institusi Kepolisian
menyelesaikan semuanya dari
pelosok Indonesia, karena adanya
ini bukan hanya di Indonesia
bahkan hingga tingkat global, maka
pandailah bagian siber (Polri) untuk
menyelesaikan dengan baik dan
diberikan efek jera,” papar Aboe.
Peredaran judi daring di
Indonesia bersifat ilegal dan
melanggar hukum. Pemerintah
telah mengambil langkah tegas
untuk mengatasi masalah ini dan
FOTO: FHN/PDT yang melarang praktik perjudian Scan QR
memberlakukan undang-undang
untuk berita
selengkapnya
daring. Warga diimbau untuk
menghindari terlibat dalam aktivitas
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat diwawancarai Parlementaria usai rapat Paripurna, di Gedung
Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). perjudian ilegal. ssb/rdn
8 1278/V/I/2024 • Januari 2024
