Page 8 - BULETIN 1134

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Bahas DIM RUU PDP, Komisi I
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Usulkan Pembentukan Komisi

Independen

Politisi dari F-PKS ini menuturkan
alam rapat Panja
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR
Rancangan Undang- belum ada kesepahaman terkait RI Bobby Rizaldi menyampaikan jika
Undang (RUU) Perlindungan pembentukan badan yang akan merujuk pada regulasi perlindungan
D Data Pribadi (PDP) yang mengawasi pelaksanaan pelindungan data umum milik Uni Eropa, sebagai
dipimpin Ketua Panja RUU PDP Abdul data pribadi. Komisi I menginginkan salah satu acuan untuk menyusun
Kharis Almasyhari, mengemuka badan tersebut bersifat independen, hukum perlindungan data pribadi
usulan sejumlah fraksi terkait aturan sementara dalam DIM RUU PDP usulan di berbagai negara saat ini, maka
pembentukan lembaga khusus yang pemerintah, badan otorita berada di perlu dibentuk lembaga khusus yang
mengawasi pelaksanaan perlindungan bawah naungan kementerian. mengawasi pelaksanaan pelindungan
data pribadi. Badan tersebut nantinya Anggota Komisi I DPR RI Christina data pribadi.
yang akan berfungsi sebagai otorisasi, Aryani mengatakan idealnya dalam Diketahui, Indonesia tidak memiliki
investigasi penegakan, hingga RUU Pelindungan Data Pribadi satu lembaga khusus yang mengawasi
pemberian sanksi. mengatur pembentukan Badan atau pelindungan data pribadi secara
“Saya kira dalam rapat semua fraksi Komisi Indenpenden. Keberadaan menyeluruh. Hal ini karena pengaturan
sepakat perlu dirumuskan kembali komisi tersebut menjadi krusial karena perlindungan data pribadi masih
pembentukan badan atau otoritas yang Pemerintah menjadi salah satu pihak tersebar di masing-masing sektoral.
bukan dari pemerintah dan rinciannya yang juga diawasi. “Kalau di GDPR (General Data
akan mengalir saat pendalaman DIM,” “Saat membacakan pandangan Protection Regulation) itu ada ICO
kata Abdul Kharis saat memimpin rapat mini fraksi, kami sudah menekankan atau Independent Commissioner,
panja membahas Daftar Inventarisasi 7 poin. Salah satu perlunya lembaga jadi kalau ada yang salah, dia yang
Masalah (DIM) RUU PDP) secara fisik independen karena pemerintah juga menentukan pinalti dan sanksi. Nah, di
dan virtual di Gedung DPR merupakan salah satu pihak yang kita itu merujuk ke undang-undang yang
RI, Senayan, Jakarta, juga diawasi dan memiliki kewajiban- mana, siapa yang bertanggung jawab
Rabu (20/1). kewajiban terkait pelindungan data menentukan dia pinalti, menentukan
pribadi,” ujarnya. setiap data compliance officer itu siapa,»
terangnya.
Sebagai informasi, GDPR mengatur
denda mulai dari 4 persen dari
pendapatan total secara global di
seluruh dunia hingga 20 juta Euro jika
Ketua Panja RUU PDP terbukti melanggar standar GDPR.
Abdul Kharis Almasyhari
saat memimpin rapat Termasuk pula ada hak kompensasi bagi
panja membahas Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM) pihak yang dirugikan.
RUU PDP) secara fisik dan Menanggapi usulan tersebut,
virtual di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Rabu Dirjen Aptika Kominfo Samuel A
(20/1/2021). Foto : Mentari/Man
Pangerapan menyampaikan dalam
RUU PDP, pemerintah juga telah
mengusulkan dibentuknya badan
otorita, hanya saja badan yang
dimaksud tetap berada di bawah kendali
kementerian terkait. ann/es

8 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 9