Page 11 - BULETIN 1134

BULETIN Parlementaria BPDPKS Harus Fokus Pada

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Petani Sawit, Bukan Korporasi

etua Komisi IV DPR RI Sudin
mempertanyakan dampak
program Peremajaan Sawit
K Rakyat (PSR) yang minim
bagi kesejahteraan rakyat, terutama
petani sawit. Pertanyaan ini muncul
saat Kepala Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS)
Eddy Abdurrachman memaparkan
kebijakan dan anggaran tahun 2020.
“Kami mempertanyakan tujuan
BPDKS melalui program peremajaan
sawit. Melihat kebijakan alokasinya,
seharusnya pemanfaatan sebagian
besar dana kelapa sawit diberikan
kepada rakyat khususnya para petani
sawit, bukan kepada korporasi besar,”
tanggap Sudin di sela-sela Rapat Dengar
Pendapat mengenai penggunaan dana
perkebunan untuk peremajaan kelapa
sawit rakyat di Gedung Nusantara,
Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Kepala BPDPKS memaparkan, total
pendapatan BPDPKS sebesar Rp51
triliun pada periode 2015-2019 yang
berasal dari pungutan ekspor sawit
sebesar Rp47,28 triliun dan pengelolaan
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin di sela-sela Rapat Dengar Pendapat mengenai penggunaan dana perkebunan
dana sebesar Rp3,7 triliun. Akan tetapi, untuk peremajaan kelapa sawit rakyat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2020). Foto : Andri/Man
pemanfaatan pendapatan tersebut
untuk alokasi program peremajaan sawit petani Indonesia sengsara,” ujarnya
rakyat hanya 20-30 persen, sedangkan politisi PDI-Perjuangan itu dalam
untuk program insentif B30 mencapai rapat yang turut dihadiri jajaran Dirjen
70-80 persen. Dana yang disediakan Perkebunan Kementan dan Dirjen
BPDPKS untuk peremajaan sawit KAMI INGIN PARA PETANI Perbendaharaan Kemenkeu.
sebesar Rp30 juta per hektar dengan SAWIT SEJAHTERA. OLEH Dengan total luas sawit rakyat
maksimal lahan petani empat hektar. KARENA ITU, PERLU 6.72 juta hektar, program PSR yang
Sudin menegaskan dana tersebut ALOKASI ANGGARAN diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo
tidak cukup untuk proses peremajaan PEREMAJAAN SAWIT pada 13 Oktober 2017 diharapkan
tahap pertama. Ia juga mengingatkan RAKYAT DITINGKATKAN. membantu pekebun rakyat untuk
agar BPDPKS lebih fokus pada program memperbaharui kebun sawit tanpa
peremajaan sawit dibandingkan JANGAN BUAT PARA membuka lahan baru. Selain itu, dengan
program lainnya. “Kami ingin para petani PETANI INDONESIA adanya program ini dapat mengurangi
sawit sejahtera. Oleh karena itu, perlu SENGSARA pembukaan lahan ilegal sekaligus
alokasi anggaran peremajaan sawit meningkatkan produktivitas lahan yang
rakyat ditingkatkan. Jangan buat para berkualitas dan berkelanjutan. ts/sf

10 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 11