Page 7 - BULETIN 1225

Menkominfo Diminta seperti itu tidak ada ahli hukum, ini
harus ada dasar hukumnya, dan jelas.
Kalau MNCTV tidak menjalankan
Tegas Tertibkan ASO biarkan, tidak ada sanksi mengenai
ASO di dalam UU Cipta Kerja, jadi
jangan bikin sanksi sendiri,” tegasnya.
ke Seluruh Stasiun pihak turut serta menyukseskan
Terakhir, dirinya berharap semua
ASO di Indonesia serta pemerintah
Televisi sebagai pemegang izin siaran, bisa
melakukan penertiban kepada
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
yang belum sepenuhnya pindah ke
siaran digital.
nggota Komisi “Saya berharap ada komunikasi
I DPR RI Junico dari pemerintah kepada LPS yang
Siahaan menyoroti masih bersiaran pada frekuensi
Menteri Komunikasi SEMUA PIHAK TURUT analog dan belum beralih ke siaran
A dan Informatika SERTA MENYUKSESKAN digital. Saya rasa masyarakat
(Menkominfo) Johnny G Plate ASO DI INDONESIA SERTA Jabodetabek jadi dirugikan dan
mengenai ketegasan menteri PEMERINTAH SEBAGAI bingung tayangan di televisi yang
tersebut. Yakni berkaitan dengan lain gak ada, tapi hanya ada MNC TV
penertiban TV Swasta yang PEMEGANG IZIN SIARAN dan televisi swasta lainnya. Semoga
masih membandel karena belum ini segera di atasi semuanya mau
menghentikan siaran TV analog atau duduk di satu meja, menyelesaikan
Analog Switch Off (ASO). dan menentukan kepentingan
“Ini sedang menjadi menjadi bersama,” tutupnya. l gys/aha
catatan buat kami, karena yang
kita lihat tidak adanya kepastian
hukum UU Cipta Kerja (Ciptaker)
dan kemudian TV swasta sengaja
dibuat tidak berjalan seperti yang
direncanakan,” kata Junico Siahaan
kepada wartawan, Sabtu (5/11). Anggota Komisi I DPR RI
Junico Siahaan saat mengikuti
Dirinya juga menambahkan, kunjungan kerja Komisi I
bahwa Menteri Koordinator Bidang DPR RI.
Politik ,Hukum, dan Keamanan
(Menkopolhukam) tidak hanya
sekedar memberikan
ancaman kepada
LPS, kita lihat
bagaimana
pelaksanaan
pengawasannya,
dan ketegasan
pemerintah
dalam menegakan
regulasi tanpa ada
pengecualian.
“Saya minta Scan QR
untuk berita
juga kepada Pak selengkapnya
Menkopolhukam
jangan hanya bisa
mengancam karena hal
FOTO: GYS/PDT

Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022 7