Page 8 - BULETIN 1225

BULETIN Parlementaria

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOTO: GYS/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan kerja komisi II DPR RI Pada Reses Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 di Bali, Rabu
(26/10/2022).
Komisi II Dorong 28 November 2023. Dalam kunker
reses Komisi II DPR RI mendorong
pemerintah menyusun peta jalan
Terbentuknya Pansus atau roadmap penyelesaian masalah
sebelum menghapus tenaga honorer
2023 mendatang.
Tenaga Honorer adanya roadmap yang harus disusun
“Pertama, kita mendorong

oleh pemerintah dalam rangka
menyeselaikan semua masalah
yang terkait dengan tenaga honorer.
unjungan Kerja Reses jalan keluar dan mereka dapat Karena masalah ini kan cukup klasik
Komisi II DPR RI di direkrut menjadi tenaga kerja dan cukup lama. Kita berharap
Bali kali ini diketahui Pegawai Pemerintah dengan Pansus ini bisa mengawal, pertama,
merupakan salah Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Ketua permasalahan tenaga honorer
K satu upaya untuk Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang selama ini sudah ada. Kedua,
mendapatkan aspirasi mengenai Tandjung usai memimpin Kunjungan kira-kira ke depan konsepnya
permasalahan tenaga honorer. Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali, seperti apa? Supaya tidak terulangi
Dimana direncanakan terdapat Rabu (26/10). masalah-masalah yang kemarin,”
pembentukan Panitia Khusus Surat Menteri Pemberdayaan lanjutnya
(Pansus) untuk menangani masalah Aparatur Negara dan Reformasi Dirinya mengatakan bahwa
tenaga honorer atau non-ASN, hal Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M. untuk dapat menuntaskan persoalan
inilah yang menjadi perhatian serius SM.02.03/2022 terus bergulir tenaga honorer maka DPR perlu
Pimpinan DPR RI. untuk diterapkan. Surat tersebut berkoordinasi dengan semua pihak
“Mengingat pentingnya persoalan perihal Status Kepegawaian di terutama pemerintah. “Nah, kami Scan QR
untuk berita
tenaga honorer ini, maka dengan Lingkungan Instansi Pemerintah menyampaikan aspirasi bersama selengkapnya
ini pimpinan DPR RI didorong agar Pusat dan Pemerintah Daerah yang dengan pemerintah menyelesaikan
segera menyetujui pembentukan menyebutkan pemerintah akan masalah dengan semua yang tadi
pansus sehingga akan ditemukan menghapus tenaga honorer pada disampaikan,” tutup Doli. l gys/aha

8 Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022