Page 18 - BULETIN 1247

BULETIN Parlementaria

Pemerintah Didesak Evaluasi
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tumpang Tindih Kewenangan

Antar Kementerian di Desa

nggota Komisi V
desa yang memang sudah kecil
DPR RI Suryadi Jaya pemberian anggaran. “Bahkan, dana supaya menghindari penyimpangan-
penyimpangan,” pungkasnya.
Purnama mendesak terpaksa digunakan untuk membikin Sebagaimana diketahui, Anggota
Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang sebetulnya Komisi V DPR RI menerima kunjungan
A mengevaluasi regulasi itu bukan kewenangan desa. Nah ini audiensi Forum Kepala Desa se-
kewenangan di desa yang hingga yang akan kita evaluasi. Kalaupun Kabupaten Lombok Barat khususnya
saat ini dinilai masih tumpang tindih ada target untuk desa, ya harus di Kecamatan Narmada-Lingsar
antar Kementerian/Lembaga. Terkait selain diberikan target juga diberikan yang dihadiri oleh segenap Kepala
hal itu, Suryadi menegaskan Komisi anggaran,” tegasnya. Desa, Kepala BPD dan perwakilan
V DPR RI siap melakukan langkah- Oleh karena itu, Suryadi PKK dalam rangka menyampaikan
langkah revisi Undang-Undang (UU) menuturkan kedepannya Komisi V DPR aspirasi untuk peningkatan kapasitas
dalam menentukan satu pintu pihak RI akan membuat regulasi agar desa Pemerintahan Desa (Pemdes). Aspirasi
Kementerian/Lembaga yang paling diberikan kewenangan independensi tersebut diantaranya sorotan beberapa
berhak dalam melakukan pembinaan yang lebih untuk mengatur dana kelemahan dari UU Desa Nomor 6
ke desa. desa dengan program-program yang Tahun 2014 terkait kewenangan Kepala
Demikian disampaikan Politisi sesuai kebutuhan di desa. “Yang Desa dan pengelolaan keuangan desa.
Fraksi PKS ini saat diwawancarai penting nanti pertanggungjawabannya pun/aha
Parlementaria usai menerima yang kita atur. Jadi bukan
kunjungan audiensi Forum Kepala perencanaannya yang diintervensi tapi
Desa Kecamatan Narmada-Lingsar pertanggungjawabannya yang kita atur
(For-Darling) Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
yang digelar di Ruang Rapat Komisi V,
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan,
Anggota Komisi V DPR RI
Jakarta, Jumat (19/5). Suryadi Jaya Purnama.
“Ya memang sampai saat ini
itu yang menjadi masalah, karena
Kementerian/Lembaga ada
Kementerian Desa selaku Pembina
Pemerintah Desa, lalu ada Kementerian
Dalam Negeri, ada Kementerian
Keuangan dan Kementerian lain sering
tumpang tindih. Nah ini yang ingin kita
atur kita revisi UU Desa supaya siapa
sebenarnya yang berhak melakukan
pembinaan ke desa,” ujar Suryadi.
Suryadi mengungkapkan, salah
satu contoh dari tumpang tindih
kewenangan antar Kementerian Scan QR
untuk berita
tersebut yaitu masih adanya selengkapnya
Kementerian yang hingga hari ini
memberikan berbagai target dan FOTO: ARIEF/NR
beban program namun tidak diimbangi

18 Nomor 1247/IV/V/2023 • Mei 2023