Page 9 - BULETIN 1247

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Fraksi Partai Demokrat Tolak

Subsidi Kendaraan Listrik

skala prioritas. Menurut Rizki,
nggota DPR RI Rizki
Aulia Natakusumah
pemerintah perlu melakukan
menyampaikan
pandangan Fraksi
mempersiapkan pengamanan jelang
pemilu 2024. Rizki menekankan,
A Partai Demokrat PEMBERIAN penyesuaian anggaran untuk
atas Kerangka Ekonomi Makro dan SUBSIDI UNTUK kebijakan yang pro-growth (pro
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM KENDARAAN pertumbuhan), pro-poor (pro
dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran LISTRIK PRIBADI kemiskinan), pro-environment
2024 dalam Rapat Paripurna ke- JUSTRU KONTRA (pro-lingkungan) dan pro-job (pro
24 Masa Sidang V Tahun Sidang PRODUKTIF. penciptaan lapangan kerja) harus
2022-2023. Dalam pandangan senantiasa menjadi rujukan dan dasar
fraksi itu disinggung soal kebijakan dan peningkatan layanan dan akses pemerintah dalam menyusun setiap
subsidi kendaraan listrik. Ia menilai, pendidikan serta kesehatan. program yang dilaksanakan.
pemberian subsidi kendaraan listrik Ia mengatakan, APBN harus "FPD akan senantiasa mendukung
tidak tepat. menjadi agen perubahan untuk segala kebijakan yang berpihak
Mengingat, subsidi untuk mewujudkan peningkatan kualitas kepada rakyat untuk keluar dari
kendaraan listrik pribadi yang SDM Manusia Indonesia melalui jurang kemiskinan dan meningkatkan
merasakan manfaatnya adalah perbaikan akses dan layanan kualitas SDM melalui
pengusaha dan masyarakat yang pendidikan serta kesehatan. Program pemerataan akses
mampu. "Pemberian subsidi untuk perlinsos dan subsidi harus lebih dan layanan
kendaraan listrik pribadi justru ditekankan agar efisien, tepat sasaran pendidikan serta
kontra produktif. karena seolah dan responsif sehingga mendukung kesehatan,"
olah subsidi diberikan kepada program pengurangan kemiskinan pungkas Politisi
pengusaha, bukan kepada rakyat ekstrem. Perbaikan basis data Dapil Banten I itu.
miskin yang membutuhkan," ujar penerima merupakan pekerjaan besar ann/aha
Rizki. yang perlu dilakukan pemerintah.
Alih-alih memberikan Mengingat 2024 merupakan
subsidi, Fraksi Partai Demokrat tahun politik, FPD memastikan agar
mendorong pemerintah agar pemerintah dapat tetap fokus untuk
dapat mengalokasikan subsidi kepentingan rakyat dan keberlanjutan
untuk membangun infrastruktur
ramah lingkungan dan mendukung
transportasi massal. "Infrastruktur
dasar listrik dan transportasi massal
berbasis listrik perlu dibangun oleh
Pemerintah untuk mendukung
pergerakan masyarakat," katanya.
Fraksi Partai Demokrat juga
meminta kepada pemerintah
dalam penyusunan APBN 2024
untuk fokus pada pencapaian
Scan QR target RPJMN 2020-2024 dan
untuk berita
selengkapnya menjadi momentum mendukung FOTO : OJI/MAN
berbagai program pemberdayaan
seperti pengentasan kemiskinan Anggota DPR RI Rizki Aulia Natakusumah saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas Kerangka
ekstrim, penurunan stunting Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Nomor 1247/IV/V/2023 • Mei 2023 9