Page 12 - BULETIN 1247

BULETIN Parlementaria

F-PPP: Pemerintah Ambisius
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tetapkan Target Penerimaan Pajak

di 2024

“Bagaimana pun juga, secara
historis, kondisi ekonomi pada
tahun transisi kepemimpinan
atau pasca pemilihan presiden
seringkali melemah karena aksi
wait and see para pelaku usaha.
Pelaku usaha, yang menjadi
salah satu penyumbang utama
penerima perpajakan, umumnya
baru akan melakukan ekspansi atau
mengakselerasi aktivitas usahanya
ketika kabinet baru telah tersusun,”
ujar Muhammad Aras di Ruang
Rapat Paripurna, Gedung Nusantara
II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
(23/5).
Sebelumnya, pemerintah
FOTO: OJI/NR beralasan bahwa kenaikan target
pajak tersebut disebabkan karena
beberapa hal. Di antaranya melalui
optimalisasi perluasan basis,
Anggota DPR RI Muhammad Aras saat menyerahkan pandangan fraksinya kepada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk
Freidrich Paulus melaksanakan ekstensifikasi dan
pengawasan secara kewilayahan,
serta menyusun daftar sasaran
raksi Partai Persatuan prioritas pengamanan penerimaan
Pembangunan (F-PPP) pajak (DSP4) dengan prioritas
DPR RI menegaskan pengawasan pada wajib pajak HWI,
pemerintah cukup ambisius BAGAIMANA PUN JUGA, wajib pajak grup, transaksi afiliasi,
F dalam menetapkan target SECARA HISTORIS, dan ekonomi digital.
penerimaan dari perpajakan pada Selanjutnya, pemerintah juga
tahun 2024. Yaitu, sebesar 9,91 KONDISI EKONOMI akan mengimplementasikan
persen hingga 10,18 persen dari PADA TAHUN TRANSISI coretax administration system
PDB atau sekitar Rp2.280,3 triliun KEPEMIMPINAN ATAU dengan menekankan pada
hingga Rp2.355,8 triliun. Hal itu PASCA PEMILIHAN perbaikan layanan perpajakan,
mengingat masih tingginya dinamika PRESIDEN SERINGKALI pengelolaan data berbasis risiko,
ekonomi dan risiko ketidakpastian MELEMAH KARENA AKSI dan interoperabilitas data pihak
dalam negeri, terutama risiko akibat ketiga; kegiatan penegakan hukum
adanya pemilu atau pergantian WAIT AND SEE PARA yang berkeadilan dan mendorong
kepemimpinan nasional. PELAKU USAHA. pemanfaatan digital forensics; Scan QR
untuk berita
Hal itu disampaikan Juru Bicara dan pemberian insentif pajak selengkapnya
Fraksi PPP Muhammad Aras yang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- yang terarah dan terukur guna
membacakan pandangan fraksi Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) mendorong pertumbuhan sektor
penyampaian pemerintah terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2024. tertentu. rdn

12 Nomor 1247/IV/V/2023 • Mei 2023