Page 19 - BULETIN 1262

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Timbulkan Kekisruhan, Selly

Evaluasi Pengelolaan Ibadah

Haji Bertepatan dengan Umrah

nggota Komisi VIII DPR
“Nah tentu ini menjadi catatan
pemberangkatan haji sesuai dengan
RI Selly Andriany Gantina kami dari komisi VIII (yaitu) para mitra telah melaksanakan
melakukan evaluasi bagaimana pengawasan yang standar pelayanan operasional.
penyelenggaraan ibadah dilakukan oleh pihak pemerintah, Sehingga, dirinya ingin mengetahui
Ahaji tahun 2023. Salah khususnya dari pihak imigrasi, dari lebih lanjut dalam tinjauan ini.
satu evaluasi yang disoroti Selly pihak Kementerian Agama, pihak “Tadi kan sempat ada
adalah terkait pengelolaan ibadah haji bandara bisa meloloskan para pernyataan dari pihak imigrasi
yang bertepatan waktunya dengan jemaah (umrah) dan tentu di luar bahwa ternyata di tahun 2023 hari
ibadah umrah. itu juga pelayanan yang diberikan," ini kenapa banyak sekali visa-visa
Sehingga, hal itu menimbulkan ungkap Selly usai mengikuti ziarah yang umroh diloloskan
kekisruhan lantaran banyak maktab- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII untuk berangkat pada saat sudah
maktab yang harusnya diisi oleh para DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan pemberangkatan haji.
jamaah haji tetapi digunakan oleh (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat Ternyata, kebijakan itu berbeda
jamaah haji yang menggunakan visa (1/9). dengan kebijakan yang sudah
ziarah umrah. Karena itu, tegasnya, Ia melanjutkan bahwa apa dilakukan tahun 2022. Karena pada
hal ini akan menjadi catatan bagi yang disampaikan para mitra untuk saat 2022 ada kesepakatan antara
Komisi VIII DPR RI sebagai evaluasi menjelaskan kekisruhan tersebut, Kementerian Agama dengan pihak
penyelenggaraan ibadah haji tahun menurutnya, masih sebatas jawaban imigrasi (yaitu bahwa) pada saat
2023 kali ini. secara administratif. Hal itu, seperti sudah diberangkatkan haji tidak
bisa tidak diizinkan (jamaah lain)
untuk yang (berangkat) umrah
atau misalnya bisa ziarah untuk
diberangkatkan umrah,” jelas Politisi
Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tetapi, lanjutnya, di 2023,
kebijakan ini malah bisa dibebaskan.
Hal itu dengan alasan bahwa agar
Pemerintah Arab Saudi saja yang
akan melakukan pengawasan setiba
di tanah suci. Jawaban tersebut,
menurutnya, menjadi titik terang
evaluasi yang akan diperbaiki tahun
depan. Ia mengaku Komisi VIII DPR
RI akan terus melakukan perbaikan
dalam pengawasan haji. Ia pun
tidak menutup kemungkinan bahwa
dalam penyelenggaran ibadah haji
mendatang akan ada perubahan,
FOTO: HAL/PDT
Scan QR yang dimulai dari undang-undang
untuk berita
selengkapnya penyelenggaraan ibadah haji dan
umroh. Sebab aturan yang ada
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan saat ini menurutnya sangat ringan
Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (1/9/2023).ke
kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat (25/8/2023). sanksinya. hal,ail/rdn

Nomor 1262/I/IX/2023 • September 2023 19