Page 22 - BULETIN 1262

BULETIN Parlementaria

Komisi X Ingatkan Urgensi
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Evaluasi Sistem Zonasi pada

Penyelenggaraan PPDB 2023-2024

akil Ketua Komisi
tersebut mendukung kesejahteraan
X DPR Agustina evaluasi ini bersifat urgen agar isu Indonesia. Di mana, kebijakan
sekaligus kekecewaan yang sama
Wilujeng tidak terulang kembali di tahun ajaran dan kompetensi guru, menyiapkan
Pramestuti mendatang. dukungan infrastruktur, dan sistem
W mengingatkan “Pada tahapan (mendatang belajar yang inklusif.
Kementerian Pendidikan, sistem zonasi pada PPDB) untuk Selain itu, politisi Fraksi PDI-
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disiapkan (agar) tidak seperti tahun- Perjuangan itu mendorong keadilan
(Kemendikbudristek) agar tahun sebelumnya. Sistem zonasi dan pemerataan pendidikan
mengevaluasi penyelenggaraan bagus (itu) apabila pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dirinya
sistem zonasi pada Penerimaan ini sudah memenuhi kewajiban berharap evaluasi PPDB yang
Peserta Didik Baru (PPDB) tahun untuk menyediakan seluruh sarana dilakukan Pemerintah Indonesia
ajaran 2023-2024. Ia menegaskan prasarana secara merata. (Namun) melalui Kemendikbudristek bisa
problem-nya adalah pemerintah melahirkan solusi nyata. “Kita
belum memiliki kemampuan itu,” berupaya mendorong supaya
tutur Agustina Rapat Kerja Komisi pemerataan dan keadilan itu
X DPR dengan Menteri Pendidikan, mendekati nilai yang lebih pantas
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi hak siswa. Kalau pemerintah
Nadiem Anwar Makarim di Gedung sudah memenuhi kewajiban syarat
Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, objektifnya adalah bahwa semua
Kamis (31/8). sekolah dan pendukung itu ada,
Ia menekankan bahwa sehingga bisa dilakukan zonasi,”
memperoleh pendidikan tandas Agustina.
yang layak adalah hak Sebagai informasi, Presiden
dari generasi muda Joko Widodo mengaku sedang
bangsa. Kesuksesan menimbang untuk menghapus
penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru
pendidikan, sebutnya, (PPDB) sistem zonasi. Pemerintah
harus tercermin Indonesia melalui Kemendikbudristek
dari kebijakan akan mengevaluasi lebih
yang afirmatif dari komprehensif terkait sistem zonasi
sisi Pemerintah pada PPDB.
Berkenaan dengan hal tersebut,
Plt Kepala BKHM Kemendikbudristek
Anang Ristanto menyampaikan
akan terbuka dan menerima semua
masukan serta saran terkait kebijakan
yang telah dikeluarkan, termasuk
pelaksanaan PPDB ini. Setiap
FOTO: DEP/PDT masukan dan saran, ungkapnya, Scan QR
untuk berita
akan menjadi bahan evaluasi dan
selengkapnya
perbaikan, untuk pelaksanaan PPDB
Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri di seluruh Indonesia mendatang.
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,
Jakarta, Kamis (31/8/2023). ts,ail/rdn

22 Nomor 1262/I/IX/2023 • September 2023