Page 20 - BULETIN 1262

BULETIN Parlementaria

Saniatul Lativa Usul Kemnaker
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tambah Kuota Formasi

Pengawas Ketenagakerjaan

CPNS 2023

ementerian seluas-luasnya khusus untuk tim baik penerima upah maupun bukan
Ketenagakerjaan pengawas," lanjut Saniatul. penerima upah.
(Kemnaker) diusulkan Saniatul juga mengingatkan, "Jadi pentingnya tim pengawas
menambah kuota jika CPNS sudah diangkat sebagai agar seliruh pekerja di seluruh
K tim pengawas tim pengawas, maka dari Pemda Indonesa ini terlindungi jaminan
ketenagakerjaan dalam formasi juga harus ada kolaborasi agar sosial ketenagakerjaannya sehingga
seleksi Calon Pegawai Negeri jangan lagi tim pengawas dialih kepesertaan untuk jaminan
Sipil (CPNS) Tahun 2023 ini. Meski profesi. "Karena ini terjadi saat ini, ketenagakerjaan itu bisa sesuai
dari Pemerintah Daerah (Pemda) dia sudah punya sertifikat sebagai dengan harapan kita bersama.
selalu ada usulan penambahan tim pengawas timwas untuk Bekerja keras bebas cemas,"
kuota, namun faktanya Pemerintah perusahaan perusahaan seluruh pungkas Saniatul. pun/aha
Provinsi (Pemprov) masih mengalami Indonesia, akan tetapi oleh Pemda
kekurangan untuk tim pengawas ini. dijadikan di dinas apa sehingga
"Tadi pada saat rapat kerja beralih profesi. Nah ini supaya
dengan Pemerintah Provinsi menjadi perhatian kita bersama,"
Riau yang dipimpin oleh Kepala sorotnya.
Disnaskertrans Riau dalam hal Mengingat, ungkap Politisi Fraksi
ini tentang ketenagakerjaan dan Partai Golkar ini, masih banyak
saya tadi mengusulkan pentingnya ditemukan juga perusahaan-
penambahan di kuota tim pengawas. perusahaan yang belum
Karena kita tahu bahwa jumlah tim menunaikan kewajibannya dalam
pengawas di seluruh Indonesia masih hal menyampaikan hak pekerja
sangat kurang sekali dibandingkan yaitu melindungi jaminan sosial
dengan jumlah perusahaan yang untuk ketenagakerjaan melalui
ada," ujar Anggota Komisi IX DPR kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
RI Saniatul Lativa di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Riau,
Pekanbaru, Jumat (1/9).
"Dan tadi disampaikan oleh
Pemerintah Daerah bahwasanya
jumlah perusahaan yang sudah
melaksanakan wajib lapor itu
berjumlah 34 ribu dengan jumlah
pengawas hanya 35 orang, tentu
ini sangat kurang sekali. Maka saya FOTO: PUN/PDT Scan QR
untuk berita
tadi mengusulkan supaya ditambah selengkapnya
lagi anggarannya bagi Kementerian
Tenaga Kerja untuk nantinya ketika Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa saat mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke
Provinsi Riau di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat
ada lowongan untuk CPNS dibuka (1/9/2023).

20 Nomor 1262/I/IX/2023 • September 2023