Page 25 - Majalah 193 Januari
P. 25
LEGISLASI
EKSPRESI UTAMA
DARI SEBUAH BANGSA
MERUPAKAN BAHASA.
Wakil Ketua Baleg DPR RI
Willy Aditya. Foto: Jaka/nvl
bagi mereka, ada kemudian afirmasi-
sesungguhnya RUU ini sudah didorong yang hebat lah. Bangsa yang kaya dan afirmasi untuk ekonomi, hak-hak untuk
belasan tahun lamanya, namun hasilnya hebat kan bangsa yang menghargai menjalankan ritual keagamaan mereka.
selalu mandek. sejarahnya. Untuk itu kami ingin Nah itu kan keyakinan mereka, ritual
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR meletakkan itu secara proporsional,” mereka itu kan harus ada kepastian
RI Willy Aditya mengatakan, secara imbuhnya. untuk bisa menjalankan hal-hal seperti
gradual identitas Indonesia semisal Ketimpangan peradaban telah itu,” ucap Willy.
bahasa dan suku-suku bangsa mulai menyebabkan identitas suku-suku di Willy menambahkan RUU MHA
lenyap. Hal tersebut pada akhirnya Indonesia mulai menghilang. Untuk akan dapat memberikan keadilan dan
mendasari kenapa RUU MHA harus menjaga agar suku-suku di Indonesia perlindungan terhadap pengakuan
bisa diwujudkan sebagai UU. Indonesia tetap lestari, maka pembahasan RUU kebudayaan masyarakat adat. Selama
dewasa ini dikatakannya mulai ini menjadi penting untuk dilanjutkan. ini, banyak penggusuran terjadi dengan
melupakan proses-proses sejarah yang Willy mengaku menyadari betul bahwa mengesampingkan keberadaan
telah menciptakan identitas tersebut. RUU MHA akan menjadi peluang untuk masyarakat adat. RUU tersebut menurut
“Padahal kalau kita rujuk sidang bagaimana dapat mensejahterakan Willy akan memberikan perlindungan
BPUPKI dulu, Bung Karno, Moh. Yamin masyarakat adat. kepada elemen serta komponen bagian
itu menegaskan nusantara. Indonesia “Selain untuk memberikan eksistensi dari masyarakat yang lemah.
itu hadir dari kesatuan-kesatuan adat. dan pengakuan, kita juga harus memiliki “Eksistensi itu berkaitan dengan
Nah proses itu yang terkadang kita lupa. skema bagaimana kesejahteraan bagi pengakuan kebudayaan mereka,
Kita dengan serampangan, kita dengan mereka. Kan ironi sekali ya, jangan pengakuan bahasa mereka, pengakuan
gegabah banyak kehilangan identitas seperti Aborigin, atau seperti Indian hak-hak mereka. Nah itu yang kemudian
nasional. Itu yang kita sudah lupa,” tegas yang saat ini mereka dikonservasi hanya harus kita dudukkan. Jangan kemudian
politisi Fraksi Nasdem tersebut. untuk urusan pariwisata. Kan kita tidak bangga nanti yang tergusur atas
Willy menerangkan, ekspresi utama ingin seperti itu. Maka kemudian skema nama pembangunan negeri. Tentu
dari sebuah bangsa merupakan ekonomi mereka, afirmasi kepada kita tidak bisa memisahkan dengan
bahasa. Kemudian menilik milestone mereka itu juga harus jelas,” ujarnya. pembangunan, tetapi hak-hak mereka
perjuangan kemerdekaan, para Salah satu kesejahteraan yang yang harus diberikan perlindungan,”
pejuang berusaha mempersatukan dibutuhkan masyarakat adat menurut tandas Willy.
ragam kebudayaan Indonesia, namun Willy adalah negara harus dapat Pada intinya di tengah segala
dengan tidak menghilangkan identitas memberikan kepastian bagi masyarakat modernitas yang terjadi saat ini,
kedaerahannya. Untuk itu, ia berharap adat untuk menjalankan ritual-ritual masyarakat yang ada di Indonesia harus
RUU MHA dapat meletakkan porsi ideal keagamaan. Diketahui kebanyakan selalu dapat hidup berdampingan.
dalam rangka melindungi masyarakat masyarakat adat di pedalaman masih Jumlah 1.340 suku di Indonesia yang
adat. menganut kepercayaan animisme dan terhitung pada tahun 2020 menjadi
“Tak ada lagi negara sekaya kita. dinamisme. Hal tersebut di zaman ini tantangan bagi pemerintah untuk
Terus masa kita mau membiarkan dianggap sebagai hal tabu bagi segenap dapat mempersatukan seluruhnya
secara gradual Bahasa-bahasa daerah masyarakat. dan memberikan perlindungan, serta
itu hilang, tenggelam. Apa fungsinya Untuk itu harus dimasukkan pasal menciptakan keharmonisan dan
kemudian kita memproklamasikan yang dapat menjamin ritual keagamaan perdamaian bagi segenap Bangsa
sebuah bangsa yang kaya lah, bangsa masyarakat adat. “Ada advokasi Indonesia. l er/sf
TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 25