Page 21 - Majalah 193 Januari

ANGGARAN

dapun dalam klaster perlindungan sosial, sektoral K/L dan masyarakat,” pungkas Pimpinan DPR
kesehatan, anggaran Pemda, UMKM, stimulus pariwisata, RI Koordinator Bidang Politik dan
ditujukan untuk berbagai pembiayaan korporasi, dan insentif Keamanan (Korpolkam) itu.
hal, meliputi pengadaan usaha dapat tepat sasaran dan mampu
A vaksin korona, sarana memulihkan ekonomi di masa pandemi PENYALURAN HARUS SEGERA
dan prasarana program vaksinasi, Covid-19. DIPERCEPAT
serta cadangan bantuan iuran BPJS “Pemerintah harus berkomitmen Terus diperpanjangnya berbagai
Kesehatan. Lalu, beberapa program merealisasikan anggaran PEN 2021 pembatasan sosial skala besar, atau
dalam klaster perlindungan sosial terdiri secara maksimal untuk pengadaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
dari program keluarga harapan (PKH), vaksin Covid-19, sarana dan prasarana Masyarakat (PPKM) yang baru
kartu sembako, kartu prakerja, BLT vaksinasi, imunisasi, laboraturium diterapkan pada awal Januari 2021 ini,
dana desa, dan bansos tunai. Kemudian, penelitian dan pengembangan (litbang), berkonsekuensi menyebabkan laju
sejumlah program klaster sektoral serta cadangan bantuan iuran Badan ekonomi melambat. Anggota Komisi XI
K/L dan pemda antara lain dukungan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR RI Heri Gunawan bahkan menilai
pariwisata, ketahanan pangan, yang diperuntukkan bagi pekerja bukan kebijakan tersebut menjadi keputusan
pengembangan teknologi dan informasi, penerima upah (PBPU)/bukan pekerja yang sulit, tetapi mau tidak mau harus
pinjaman ke daerah, kawasan industri, (BP),” kata Azis melalui keterangan dilakukan guna menekan laju sebaran
serta cadangan belanja PEN. tertulisnya, awal Januari lalu. Covid-19.
Selanjutnya, beberapa program Politisi Partai Golkar itu mendorong “Pemerintah telah menargetkan
dalam dukungan UMKM dan Pemerintah mengevaluasi realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar
pembiayaan korporasi adalah subsidi penyaluran anggaran PEN tahun 2020, 5 persen pada tahun ini, semoga
bunga KUR, penempatan dana di khususnya dalam pendataan dan kebijakan PPKM Jawa-Bali tidak
perbankan, dan penyertaan modal koordinasi antar sektor kementerian membuyarkan target tersebut.
negara kepada lembaga penjaminan. dan lembaga, agar bantuan anggaran Pemerintah perlu mengantisipasinya
Sementara, sejumlah program dalam PEN tersebut dapat tersalurkan secara dengan mempercepat penyerapan
klaster insentif usaha adalah pajak DTP, baik dan tepat sasaran. APBN 2021 dan pengucuran dana
pembebasan PPh 22 impor, dan “Pemerintah harus program PEN. Belanja APBN 2021
pengembalian pendahuluan dapat memastikan telah ditetapkan sebesar Rp 2.750
PPN. program PEN yang triliun. Sementara dana program PEN
Wakil Ketua DPR RI Azis diiringi dengan 2021 ditetapkan sebesar Rp 403,9
Syamsuddin berharap penanganan triliun,” kata Hergun, sapaan akrab Heri
Pemerintah dapat Covid-19 dapat Gunawan.
menggunakan proyeksi membuat Politisi Partai Gerindra itu berharap
alokasi anggaran untuk pemulihan kejadian tahun lalu tidak terulang
program PEN 2021 yang ekonomi terwujud, kembali. Kebijakan pembatasan yang
mencapai Rp 403,9 Apabila jumlah tidak diikuti dengan penyerapan
triliun yang teralokasikan kasus Covid-19 anggaran yang masif. Akibatnya, makin
pada bidang kesehatan, menurun serta memperburuk pertumbuhan ekonomi.
berjalannya aktivitas Sebanyak 2 kali berturut-turut, yakni
Wakil Ketua DPR RI sosial-ekonomi pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020
M. Azis Syamsuddin. mengalami konstraksi masing-masing
Foto: Jaka/Man
sebesar 5,32 persen dan 3,49 persen.
Sementara PDB Jawa berkonstribusi
sebesar 58,88 persen terhadap
PDB nasional.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali
diprediksi akan menurunkan
laju perekonomian nasional,
terutama bisa memukul daya
beli masyarakat. “Agar daya
beli rakyat tidak terpuruk,
sebaiknya penyerapan
anggaran APBN 2021

TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 21