Page 21 - E-MODUL KEPRAMUKAAN
P. 21

BAB IV

                              LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KEPRAMUKAAN


                  4.1 Sub Capaian Pembelajaran MK
                      Setelah mempelajari topik ini mahasiswa mampu:
                      a. Menguasai landasan hukum dalam bentuk Undang-undang
                      b. Menguasai landasan hukum Anggaran Dasar (AD)
                      c. Menguasai landasan hukum Anggaran Rumah Tangga (ART)


                   4.2 Uraian Materi

                            Kepramukaan pada hakekatnya adalah suatu proses pendidikan yang
                      menyenangkan bagi anak muda, dibawah tanggungjawab anggota dewasa,
                      yang  dilaksanakan  di  luar  lingkungan  pendidikan  sekolah  dan  keluarga,
                      dengan  tujuan,  prinsip  dasar  dan  metode  pendidikan  tertentu.  Gerakan
                      Pramuka adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda, yang bersifat
                      sukarela,  nonpolitik,  terbuka  untuk  semua,  tanpa  membedakan  asal-usul,
                      ras, suku dan agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu
                      sistem  nilai  yang  didasarkan  pada  Satya  dan  Darma  Pramuka.  Dasar
                      Penyelenggaraan  Gerakan  Pramuka  sebagai  Landasan  Hukum  diatur
                      berdasarkan:  landasan  Hukum  berupa  Undang-undang,  Peraturan
                      pemerintah, AD, dan ART kepramukaan.


                  4.2.1 Landasan Hukum dalam Bentuk Undang-undang

                             Beberapa  peraturan  yang  digunkan  sebagai  landasan  Hukum
                         kegiatan kepramukaan. Antara lain:

                  4.2.1.1 Undang-undang No 12 tahun 2010
                                Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Gerakan
                         Pramuka  disusun  dengan  maksud  untuk  menghidupkan  dan
                         menggerakkan  kembali  semangat  perjuangan  yang  dijiwai  nilai-nilai
                         Pancasila  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  beraneka  ragam  dan
                         demokratis.  Undang-undang  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi  semua
                         komponen  bangsa  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  kepramukaan
                         yang  bersifat  mandiri,  sukarela,  dan  nonpolitis  dengan  semangat
                         Bhineka  Tunggal  Ika  untuk  mempertahankan  kesatuan  dan  persatuan
                         bangsa  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-
                         Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini mengatur
                         aspek  pendidikan  kepramukaan,  kelembagaan,  tugas  dan  wewenang
                         Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku
                         kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Undang-Undang
                         Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Gerakan  Pramuka  menegaskan
                         Pancasila  merupakan  asas  gerakan  pramuka  dan  gerakan  pramuka
                         berfungsi  sebagai  wadah  untuk  mencapai  tujuan  pramuka  melalui
                         kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan,




                                                                                                     15
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26