Page 23 - E-MODUL KEPRAMUKAAN

4.2.2 Landasan Hukum Anggaran Dasar (AD)

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka berisi mukadimah dan hal-hal
yang bersangkutan dengan apa dan bagaimana Gerakan Pramuka
itu(Sudana et al., 2016). Uraian-uraian dalam anggaran dasar itu bersifat
umum dan pokok. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dibuat dan
disyahkan oleh Masyarah Nasional Gerakan Pramuka sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi Gerakan Pramuka. Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka sebagai hasil Musyawarah Nasional Gerakan
Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
Fungsi Anggaran Dasar Pramuka sebagai berikut; a) Landasan hukum
dalam pengambilan kebijakan Gerakan Pramuka. b) Pedoman dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Anggaran dasar diatur
oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009
Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka(Kwartir, 2019).
https://www.pramuka.id/wp-content/uploads/2020/08/ADART-
2019OK.pdf.

4.2.3 Landasan Hukum Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Gerakan Pramuka, dan
Petunjuk pelaksanaannya merupakan landasan hukum semua kegitan
Gerakan Pramuka, yang harus ditaati oleh semua anggota gerakan
Pramuka. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh
Musyawarah Nasional Gerakan, tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka. Petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan ditetapkan oleh
Kwartir Nasional, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Rumah tangga Gerakan Pramuka. AD dan ART Gerakan Pramuka dapat
diubah oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka untuk disesuaikan
dengan keperluan, situasi, dan kondisi bangsa Indonesia saat itu.
Maksud dan Tujuan ART serta petunjuk pelaksanaannya Maksudnya
adalah untuk dijadikan pegangan dan landasan gerak kegiatan setiap
anggota G. Pramuka, kwartir, dan Satuan Pramuka. Tujuannya mengatur
segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan G. Pramuka(Sudana
et al., 2016).
https://www.pramuka.id/wp-content/uploads/2020/08/ADART-
2019OK.pdf.

4.3 Bahan Diskusi
Dalam kegiatan kepramukaan, kita diatur oleh landasan hukum yang
jelas, namun maslahnya saat ini adalah landasan Hukum yang ada
sebelumnya sesuai dengan kondisi saat itu, sehingga perlu dilakukan
perubahan AD/ART sesaui dengan situasi saat ini. Menurut pandangan
kalian bagaimana proses perubahan AD/ART saat ini?

17