Page 76 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

Adapun landasan hukum penyampaian pendapat di muka umum
adalah sebagai berikut :
1) Landasan Idiil (Sila ke empat Pancasila “ kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
2) Landasan Konstitusional Pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal
28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
3) Landasan Operasional
UU No 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum”.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum adalah sebagai berikut :
1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah
satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD
1945.
2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi
dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan
kepentingan perorangan atau kelompok. Secara jelas terkait
dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat di simak
pada link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=xm8Hg4ZsEo

b. Persamaan Kedudukan
Warga Negara Manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan harkat,
martabat dan derajat yang sama yang masing-masing mempunyai hak dan
kewajiban sebagai warga negara. Persamaan kedudukan warga negara
diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga
negara besamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Warga negara juga memiliki hak konstitusional terkait dengan kehidupannya
dalam berbangsa dan bernegara, seperti perlindungan dan kepastian hukum
yang adil, upaya pembelaan negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan martabat kemanusiaan, dan lain-lain.
Warga negara mempunyai peran penting dalam jalannya
pemerintahan suatu negara. Warga negaralah yang mendukung atau
tidaknya program yang dijalan kanpemerintah. Dalam jalannya pemerintahan
suatu negara, warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Yang
membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain adalah

70