Page 53 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan
konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh
pada masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada
lingkungan yang demokratis. Terwujudnya masyarakat madani sebagian
berjalan sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan
politik ditingkat struktural, oleh karena itu kondisi yang kondusif perlu diciptakan,
pertama deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan terutama hal-
hal seperti kartel, monopoli, dominasi dan sistem koneksi atas prestasi
ekonomi, kedua keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam konteks
tahap tertentu sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk
mendorong terjadinya demokratisasi. Ketiga perwujudan Negara hukum secara
efektif, termasuk jaminan hak asasi manusia (Andersen dan Cusher,1994)
Sikap dan prilaku masyarakat madani sebagai citizen yang memiliki hak
dan kebebasan juga harus menjadi equel rights, yaitu memperlakukan sesama
warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka
pemaksaan kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat kepada orang
atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip
masyarakat madani. Independensi masyarakat madani seringkali ditempatkan
pada posisi yang berhadapan dan bahkan berlawanan dengan konsep
kekuasaan Negara yang dapat menimbulkan kecurigaan para pengendali
Negara terhadap keberadaan masyarakat madani hanya menginginkan
kesejajaran hubungan antara warga Negara dengan Negara dengan dasar
prinsip saling menghormati dan membangun hubungan secara konsulatif dan
bukan konfrontatif yang terjadi di Negara-Negara dunia ketiga.

d. Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Masyarakat madani atu civil society merupakan salah satu bentuk
konsep ideal menuju demokrasi, apabila sudah terwujud, masyarakat madani
mempunyai indikasi-indikasi yang sesuai dengan perspektif masyarakat
madani itu ditafsiri dan di definisikan. Secara umum masyarakat madani dapat
diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri
antara lain :
1) Kesukarelaan (voluntary). Kesukarelaan atau kemauan sendiri
merupakan suatu sikap yang dimiliki warga negara Indonesia dalam
melakukan atau patuh akan sesuatu meski tidak ada peraturan yang
mewajibkannya untuk melakukan maupun mematuhinya. Contohnya
adalah mematuhi dan menghormati norma-norma masyarakat yang ada
dalam suatu wilayah, padahal norma-norma tersebut tidaklah tertulis dan
tidak ada pula tuntutan untuk mematuhinya. Namun masyarakat
Indonesia tetap saja menjaga dan melestarikannya sebagai sebuah
tradisi dan peninggalan nenek moyang mereka.
2) Kemandirian yang tinggi terhadap Negara. Kemandirian di sini adalah
sikap yang tidak terlalu bergantung diri kepada negara. Namun bukan
berarti juga bahwa mengabaikan negara karena kemandirian tersebut.
Artinya tidak mencanpuradukkan antara masalah negara dan bukan
masalah negara (pribadi atau kelompok).
3) Keswasembadaan (self-generating) – Swasembada artinya sebuah
usaha untuk bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Sedemikian sehingga

49