Page 50 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
P. 50
Penanganan Pengaduan Pelanggaran Pencemaran Air
pelanggaran yang terjadi? Walaupun dimungkinkan adanya temuan yang
berbeda dengan pejabat berwenangan, tetapi analisis ini menjadi substansi
untuk permohonan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri LHK,
Gubernur atau Bupati/Walikota. Misalnya saja dari hasil laboratorium
terakreditasi dipastikan telah terjadi pencemaran, maka masyarakat
dapat meminta kepada Menteri LHK, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk
menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah.
Jika permohonan ini ditolak, maka dapat ditempuh mekanisme secondline
enforcement dan upaya administratif sebagaimana yang telah dijelaskan
pada bagian III.5.1 dan III.5.2. Jika permohonan diabaikan, maka akan berlaku
mekanisme fiktif positif sebagaimana telah dijelaskan di atas.
38 Indonesian Center For Environmental Law
