Page 48 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
P. 48
Penanganan Pengaduan Pelanggaran Pencemaran Air
Usaha Negara (PTUN).
III.5.2. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Pusat (KLHK)
Jika hambatan terjadi di tingkat pusat, maka mekanisme yang dapat dilakukan
adalah dengan menempuh upaya administratif. Dalam menempuh upaya
administratif, pengadu harus dapat memastikan bahwa memang benar KLHK
memiliki kewenangan atas pengaduan yang disampaikan. Kewenangan KLHK
dapat dilihat dari: (i) pengaduan atas izin lingkungan dan izin PPLH yang
diterbitkan oleh Menteri LHK; dan (ii) pengaduan dalam rangka oversight dan
secondline enforcement. Adapun penjelasan atas upaya administratif sama
dengan penjelasan bagian III.5.1 angka 2.
III.5.3. Menyampaikan Permohonan Dengan Kemungkinan Terjadinya Fiktif
Positif
Secara sederhana, fiktif positif yang dimaksud disini adalah jika badan dan/
atau pejabat pemerintah tidak menetapkan atau melakukan keputusan dan/
atau tindakan paling lama 10 (sepuluh) hari (atau ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan) sejak berkas permohonan diterima secara lengkap,
maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Selanjutnya
pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN, yang dimana putusan
tersebut nantinya wajib diikuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 UU 30/2014.
Jika pejabat pemerintahan tidak menjalankan putusan PTUN, maka menurut
Pasal 80 ayat (2) UU 30/2014, dapat dikenai sanksi administratif sedang. Sanksi
administratif sedang ini berupa: (i) pembayaran uang paksa dan/atau ganti
rugi; (ii) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
(iii) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
Sekilas ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 sama dengan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal
78 ayat (5) UU 30/2014. Perbedaannya yaitu: Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat
(5) digunakan dalam rangka dilakukannya keberatan dan banding, sedangkan
Pasal 53 digunakan dalam rangkan permohonan.
Berdasarkan penjelasan di atas, banyak cara yang dapat dilakukan oleh
36 Indonesian Center For Environmental Law
