Page 46 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Pencemaran Air

Jika pengaduan mengalami hambatan, baik itu karena tidak diterima;
pengaduan masyarakat diterima, tetapi tidak diproses sebagaimana aturan
Permen LHK 22/2017; tidak dilaksanakannya rekomendasi tindak lanjut hasil
pengaduan; rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan tidak sesuai dengan
harapan masyarakat; dll, maka penting bagi pengadu untuk memastikan
instansi berwenang yang menghambat pengaduan merupakan instansi di
tingkat pusat atau daerah.

III.5.1. Hambatan Pengaduan Pada Tingkat Daerah (DLHK)

Dalam hal pengaduan tidak diterima, maka perlu dipastikan apakah ada materi
pengaduan yang belum dilengkapi. Materi pengaduan tersebut meliputi:
identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab (jika diketahui), waktu
dan uraian kejadian, serta penyelesaian yang diinginkan. Jika seluruh materi
pengaduan sudah disampaikan, namun pengaduan tidak diterima ataupun
mengalami hambatan lainnya, maka terdapat beberapa upaya yang dapat
dilakukan:
1. Menyampaikan pengaduan ke instansi yang lebih tinggi (KLHK)
Dalam hal pengaduan mengalami hambatan di DLHK kabupaten/kota
atau provinsi, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan tersebut
kepada KLHK. Hal ini dimungkinkan karena KLHK dapat memproses
pengaduan tersebut dengan mengambilalih kewenangan DLHK Daerah
dalam melakukan pengawasan/oversight (Pasal 73 UU 32/2009) dan
pengenaan sanksi administratif/secondline enforcement (Pasal 77 UU
32/2009).

Berdasarkan Pasal 73 UU 32/2009, alasan yang mengakibatkan terjadinya
oversight adalah ketika KLHK menganggap telah terjadinya pelanggaran
yang serius. Dalam penjelasan Pasal 73, dijelaskan bahwa pelanggaran
serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan yang relatif besar dan menimbulkan
keresahan di masyarakat. Sedangkan alasan dilakukannya secondline
enforcement, jika KLHK menganggap pemerintah daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang serius.

34 Indonesian Center For Environmental Law