Page 45 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
P. 45
Tata Cara Pengelolaan Pengaduan
Apabila keberatan ditolak Banding administratif ke Presiden Apabila Banding administratif ditolak Presiden Gugatan ke PTUN pengaduan dan permohonan secondline inspection/enforcement ditolak/tidak ditindaklanjuti pengaduan dan permohonan secondline inspection/enforcement ke KLHK Gugatan k
Tugas CSO mengawal tindaklanjut pengawasan/penegakan hukum Pengajuan keberatan ke pejabat yang berwenang mengawasi atau memberikan sanksi di KLHK (Menteri LHK) pengaduan dan permohonan tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah Pengawasan/Penegakan Hukum mendesak Apabila banding administratif
Bagan III.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Atas Pengaduan Yang Disampaikan Dengan Menggunakan Mekanisme Oversight & Secondline Enforcement (UU 32/2009) serta Keberatan & Banding Administratif (UU 30/2014) Mengajukan pengaduan dan permohonan Pengawasan atau Penegakan Hukum kepada pejabat pemerintah daerah Apakah P
pengaduan dan permohonan ditindaklanjuti KLHK pengaduan dan permohonan tidak ditindaklanjuti KLHK Kewenangan Pengawasan atau Penegakan Hukum ada di daerah Pengawasan/Penegakan Hukum tidak mendesak Banding administratif ke atasan pejabat (jika pejabat yang menolak adalah kepala daerah, m
Mengajukan pengaduan dan permohonan Pengawasan/ Penegakan Hukum kepada KLHK Kewenangan Pengawasan/ Penegakan Hukum ada di Pusat (KLHK) MULAI dengan pertanyaan “Apakah kewenangan Pengawasan/ Penegakan Hukum ada di Pusat (KLHK) atau Pemerintah Daerah?” Pengajuan keberatan ke pejabat ya
www.icel.or.id 33
