Page 13 - Materi KD 3.7 pdf baru

d. Insiden Bendera di Hotel Yamato

M. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Indonesia yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara
yang belum lengkap sebagai suatu negara. Syarat kelengkapan sebagai suatu negara belum
terpenuhi contohnya, UUD, wilayah, dan struktur pemerintahan. Sehari setelah proklamasi
bangsa Indonesia mulai Menyusun pemerintahan dan alat kelengkapan melalui PPKI. Ada
3 kali sidang yang dilakukan PPKI

Pengesahan UUD 1945 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Sidang PPKI 1)

Pada 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil
keputusan dan mengesahkan Undang-undang Dasar (UUD). Saat itu juga dilakukan
pemilihan presiden dan wakil presiden, secara aklamasi Soekarno dan Moh Hatta terpilih
sebagai presiden dan wakil presiden. Serta untuk sementara waktu tugas presiden akan
dibantu oleh komite nasional

Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah (Sidang PPKI 2)

Pada tanggal 19 Agustus, PPKI mengadakan sidang ke dua dengan isi sidang :

• Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
• Membentuk Pemerintah Daerah (Membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi :
Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, sunda Kecil, Sumatera,
dan Jawa Barat )

Pembentukan Badan-Badan Negara

Pada tanggal 22 Agustus 1945, dalam sidangnya yang ketiga PPKI membentuk 3 lembaga,
yaitu:
• Membentuk Komite Nasional
KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman
singodimejo.
• Membentuk Partai Nasional Indonesia
• Membentuk Badan Keamanan Rakyat
Dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) itu bertujuan untuk menghindari
memancing permusuhan antara pasukan asing dan Indonesia. Anggota Badan Keamanan
Rakyat (BKR) sendiri adalah mantan anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan
sejenisnya. Dan dengan adanya persidangan ketiga dan dengan pembentukan BKR, PPKI
secara otomatis dibubarkan

Pembentukan Kabinet dan Pemimpin Daerah
Pada tanggal 2 September 1945, dibentuk kabinet pertama Indonesia dengan 16
mentri dan membentuk Lembaga tinggi negara.