Page 143 - bahan materi film sejarah berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia

pembangunan Jawa Baru yang memasukan wilayah Jawa sebagai anggota
dari Persemakmuran bersama Asia Timur Raya.

Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik
paling maju namun secara ekonomi kurang penting.Keunggulan dari
wilayan Jawa dilihat dari sumber daya manusia yang merupakan sumber

utama.Kedudukan pemerintahan militer ke-16 di Jawa merupakan
pemerintahan sementara yang diatur dalam undang-undang Osamu Seirei.
Osamu Seirei merupakan kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia
mempunyai 2(dua) prioritas yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh
barat dan memobilisasikan mereka demi kemenangan Jepang.Oleh karena

itu, Jepang menghapus hirarki pemerintahan kedudukan belanda dan
menggantinya dengan orang-orang Jepang, tetapi beberapa pejabat pribumi
tetap dipertahankan agar pemerintahan berjalan dengan stabil.

Sistem pemerintahan jepang sebenarnya tidak berbeda dengan sistem
pemerintahan belanda, hanya terjadi sedikit perubahan yang cukup menarik,
terutama pemerintahan daerah. Kesatuan administratif yang beranggotakan
keluarga-keluarga dibentuk dengan nama tonari gumi yang dipimpin oleh
tonari gumitjo. Penyaluran distribusi, pengawasan mata-mata menjadi

tanggung jawab tonari gumitjo, sehingga pemerintahan berjalan semakin
lancar. Kesatuan beberapa kampung atau yang disebut ku dipimpin oleh
kutjo (lurah). Secara vertikal kedudukan teratas di kotji Djimu Kjoku (Daerah

Otonom) dipimpin oleh seikosikikan (Panglima besar), Gunseikan (wakil
panglima besar di Jakarta), Tjokan (Gubernur) dan Sjutjokan (Residen).
Keterlibatan Jepang dalam perang Asia Pasifik membuat Jepang
membutuhkan tenaga kerja yang besar dalam memenuhi kebutuhan perang.
Oleh karena itu, Jepang membentuk Peta, Djawa Hokokai, Keibodan,

dan Heiho untuk keperluan perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, untuk
membantu orang jepang mengatur neger, maka Jepang mencari pemimpin-
pemimpin politik guna untuk membantu memobilisasikan rakyat.Pertama-

tama dengan menghapus organisasi politik dari rezim sebelumnya.

143