Page 22 - Materi ajar i putu pastika
P. 22

3.  Nilai, Moral, dan Norma dalam Kehidupan Bernegara
                             Nilai,  Moral  dan  Norma  dalam  Hubungan  Warga  Negara  dengan
                             Negara
                                  Negara  sebagai  organisasi  memiliki  kewajiban  melindungi  dan
                             mensejahterakan  seluruh  warga  masyarakatnya.  Dengan  sejumlah  nilai,
                             moral  dan  norma  yang  dimiliki  oleh  Negara  memiliki  kewajiban  pula
                             membina dan mencerdaskan warga Negara untuk menjadi baik, taat, patuh,
                             menghargai  sesama  warga  Negara,  mengetahui  dan  melaksanakan  tentang
                             hak  dan  kewajibannya  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
                             (UUD  NRI)  dalam  pembukaannya  alinea  ke-4  menyatakan  bahwa
                             “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara
                             Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  tumpah  darah
                             Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan
                             kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
                             kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah
                             Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
                             Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik
                             Indonesia  yag  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada  Ketuhanan
                             Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
                             dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam
                             Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan
                             sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
                                  Hakikat  pembangunan  Nasional  adalah  Pembangunan  manusian
                             Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakt  Indonesia  yang
                             mengandung pengertian :
                             1)  Adanya  keselaran,  keserasian,  kebulatan  yang  utuh  dalam  seluruh
                                 kegiatan  pembangunan.  Meskipun  kegiatan  ekonomi  mendapat  tempat
                                 yang  utama  dalam  Pembangunan  Nasional  dewasa  ini,dalam  jangka
                                 Panjang unsur manusia, unsur sosial budaya dan unsur lainnya mendapat
                                 perhatian yang seimbang.
                             2)  Pembangunan  Merata  untuk  seluruh  masyarakat  dan  seluruh  wilayah
                                 tanah air.
                             3)  Hal  yang  ingin  dibangun  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  sehingga
                                 Pembangunan  harus  berkepribadian  Indonesia  dan  menghasilkan
                                 manusia an masyarakat maju yang tetap berkepribadian pula.
                                  Dari  pemaparan  diatas  jelas,  bahwa  pegenalan  niali  tidak  sama
                             pengertianya    dengan  pengamalan  nilai  .  Kaitan  konsep  nilai,  moral,  dan
                             norma dalam hubungan antara warga negara dengan negara sangat erat dan
                             mempunyai  pangarug  timbal  balik.Tiap  warga  negara  memiliki  kewajiban
                             dan  tanggung  jawab  terhadap  negara,  terutama  peran  serta  dalam
                             pembangunan.  Pembentukan  perilaku  seseorang  memerlukan  proses,
                             kebiasaan dan keteladanan. Kelompok prilaku warga negara dengan negara,
                             meliputi hal-hal yang mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, antara
                             lain bidang politik, ekonomi, social budaya dan Hankam.




                                                           19
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27