Page 21 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

21

ekonomi Belanda, pemerintah Belanda melakukan

reorganisasi wilayah dan birokrasi pemerintahan di wilayah

Madiun. Proses awal reorganisasi tersebut dimulai pada

tahun 1832 dengan pengangkatan L.de Launy sebagai residen

pertama Madiun, bersama tiga asisten residen dan dua orang

controleur. Selanjutnya, diikuti reorganisasi wilayah sebagai

upaya menata kembali pembagian kawasan administrasi di

Madiun.

Pemerintah Belanda mengurangi jumlah kabupaten

melalui beberapa resolusi yang telah dikeluarkan. Resolusi

pertama diresmikan pada 31 Agustus 1830 dengan

penghapusan 3 kabupaten dari 17 kabupaten. Resolusi kedua

pada 6 Juni 1832 No. 1 dengan memisahkan Pacitan dari

wilayah keresidenan Madiun. Resolusi ketiga pada 22 Maret

1833 No. 1 dengan menghapus 6 kabupaten. Resolusi yang

terakhir berupa resolusi yang dikeluarkan oleh residen E.

Francis pada 7 Januari 1839 No. 3 dengan membagi

keresidenan Madiun menjadi empat Afdeling yang berpusat di

Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo (Margana,

2017:114).

Selain melakukan reorganisasi wilayah administrasi,

pemerintah Belanda juga melakukan reorganisasi birokrasi

dan pemerintahan. Pada tahun 1830, wilayah Madiun

memiliki kurang lebih 20 bupati yang kemudian jumlah

tersebut diperkecil oleh pemerintah Belanda menjadi 5 orang