Page 20 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 20
20
mengambil alih wilayah luaran atau Mancanegara tersebut
termasuk Madiun. Berdasarkan Algemeene Verslag Madiun
tahun 1832 bendel VIII, wilayah Madiun mulai diatur oleh
pemerintah Belanda pada awal tahun 1832. Adapun orang
orang Belanda mulai datang dan menetap di wilayah ini pada
tahun 1860. Sebagian dari mereka bekerja sebagai sebagai
ambtenar karesidenan dan controleur perkebunan rakyat. Pada
awal kedatangannya, orang-orang Belanda tersebut
bertempat tinggal di Desa Kartoharjo bagian utara dan
bagian selatan (Hadiatmodjo, 1980:205).
Pada masa pemerintahan Belanda, setiap karesidenan
dipimpin oleh residen. Proses pemilihan residen sendiri
ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Belanda.
Kedudukan seorang residen lebih tinggi dari asisten residen
dan bupati. Residen memiliki tugas utama untuk
mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan di
setiap kabupaten. Adapun tata pemerintahan di Karesidenan
Madiun yaitu seorang residen berkedudukan di Madiun Kota,
asisten residen berkedudukan di Madiun Kota, tiga orang
asisten residen berkedudukan di Madiun, Ngawi, dan
Ponorogo, sekretaris berkedudukan di kantor karesidenan,
dan bupati berkedudukan di daerah kabupaten (Wulan,
2020:7).
Adapun untuk memperkuat administrasi Hindia Belanda di
Madiun dan mendukung pelaksanaan kebijakan politik
