Page 16 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

16

5. Hasil tanaman perdagangan dari tanah yang disediakan,

wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda,

6. Kegagalan panen tanaman perdagangan dibebankan

kepada pemerintah, terutama yang gagal bukan karena

kelalaian penduduk,

7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka di

bawah pengawasan kepala- kepala mereka (Fauzi,

1999:30).

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan secara

tertulis, namun dalam praktiknya banyak terjadi

penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi meliputi

penyediaan tanah untuk menanam tanaman wajib dilakukan

secara paksa, tanah yang digunakan melebihi seperlima

bagian, tanah yang diserahkan tetap dipungut pajak, tenaga

kerja dipekerjakan secara paksa selama berbulan-bulan, upah

hasil tanaman tidak sesuai dengan yang diserahkan, dan

kegagalan hasil panen dibebankan kepada penduduk dengan

melakukan ulangan penyerahan tanah (Hadiatmodjo,

1980:208). Berbagai praktik monopoli dan paksaan selama

pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut telah menyebabkan rakyat

pribumi semakin menderita. Oleh karena itu, aksi untuk

menentang kebijakan Cultuurstelsel tersebut semakin

bermunculan di Negeri Belanda terutama dari orang orang

humanis berpaham liberal. Atas desakan orang-orang