Page 10 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 10
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016
BAB I
P E N D A H U L U A N
Semangat perubahan menuju "Badan Peradilan Yang Agung dan Modern” dengan
skenario “Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035”, telah menjadi
kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari
empat lingkungan peradilan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah
visi besar menuju cita-cita “Menuju Badan Peradilan yang Agung dan Modern”.
Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung
pada tanggal 10 September 2009 tersebut direalisasikan dalam bentuk 10 konsentrasi
usaha-usaha perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi
Mahkamah Agung RI, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan
pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan,
meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan
kredibilitas serta transparansi badan peradilan”.
Potensi dan kekuatan “Lembaga Perubahan” dan“Lembaga Pemberdayaan” diyakini
memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan operasional
menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung jelas sebuah paradigma dan tantangan
baru bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tingkat Pertama
sebagai bagiandari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah
Agung, harus diberdaya-fungsikan agar ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas
pokok.
Di lingkungan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan
Agama,pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial
yaitu urusanorganisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, sertaperilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh
Komisi Yudisial.
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
BAB I Pendahuluan| 1
