Page 12 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016

kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025 Merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu

pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019
Merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal yang terdapat dalam

cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Road Map Reformasi Birokras
Mahkamah Agung RI telah mencakup 10 area perubahan.

TABEL 1.1
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG RI

2015 2020 2025 2030 2035
Fungsi Teknis Peradilan
Manajemen Administrasi Perkara
Manajemen Pengawasan
Organisasi Pengadilan
Manajemen SDM
Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Keuangan
Manajemen Aset
Keterbukaan Infromasi
Teknologi dan Manajemen Informasi
Sumber : Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019

Reformasi Birokrasi Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak
Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, secara ideal Badan PeradilanYang Agung

adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur;

BAB I Pendahuluan| 3