Page 15 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016

publik dan transparansi peradilan, yakni :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan

berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
danterukur;

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana,cepat, tepat waktu, biayaringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan

jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Kebijakan umum Pengadilan Agama Klungkung dalam melaksanakan amanat sebagai
badan peradilan pelaksanan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam hal

penanganan keperkaraan dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi
Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan umum Pengadilan Agama

Klungkung sebagai berikut :
TABEL 1.2
KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TAHUN 2016

KONSEP IDEAL BADAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM
NO PERADILAN PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KETERANGAN
(MAHKAMAH AGUNG) KLUNGKUNG KLUNGKUNG
1 Kemandirian Peradilan Upaya merevitalisasi 1. Meningkatkan kualitas Pimpinan dan
(Pelaskanaan kekuasaan fungsi peradilan dalam putusan. Para Hakim
kehakiman secara rangka meningkatkan
independen, efektif, dan akses masyarakat pada 2. Mengembangkan Pimpinan dan
berkeadilan) keadilan kepakaran dan keahlian Para Hakim
Hakim dalam mengadili
perkara
3. Meningkatkan Pimpinan, Para
produktivitas dalam Hakim dan PP
pemeriksaan

BAB I Pendahuluan| 6