Page 33 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 33
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016
A. SATANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisiendan
akuntabel, Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-
prinsippenyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
(goodgovernance and clean government) melalui penerapan reformasi birokrasi,
yangsecara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepadamasyarakat.
Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepadamasyarakat adalah
berupa perbaikan dan penyempurnaan prosespenyelenggaraan administrasi
pemerintahan sehingga lebih mencerminkanbirokrasi yang mampu menjalankan
fungsi pelayanan umum yang berkualitas,memuaskan, transparan, dapat
dipertanggungjawabkan.
Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut,diperlukan
ketersediaan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman/petunjukbagi para
aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakatpengguna layanan
(pelanggan) untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedurpelayanan yang
dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkantumpang tindih
tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakantugas. Untuk menjamin
adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalampenyusunan, Mahkamah Agung
memandang perlu adanya pedoman penyusunanStandar Operasional Prosedur
sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkunganMahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan, dan Peraturan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun
2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur Di lingkungan
mahkamah agung dan badan peradilan Yang berada di bawahnya.
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umumkekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilanyang dilakukan oleh Pengadilan Agama
Klungkung, agar lebih efisien, efektif, transparan, danakuntabel, maka dipandang
perlu dibuat standar operasional prosedur. Maksud, tujuan dan manfaat dari standar
BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi)| 24
