Page 10 - E MODUL PERPAJAKAN

tidak terkendali.Contoh : Ketika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar pada
komoditas property yang mengakibatkan inflasi pada semua komoditas, pemerintah
dapat mengenakan pajak atas transaksi komoditas property tersebut,sehingga harga
properti kembali wajar yang mengakibatkan harga komoditas lainnya menjadi
wajar kembali.
• Alat Redistribusi Pendapatan
Pajak dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing orang (dalam
hal pengenaan pajak progresif) yang dipergunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum dan hasilnya dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa melihat
besarnya penghasilan.

3. Manfaat Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki dua peran dalam masa pandemi covid-
19.
1. Dukungan pajak untuk penanganan dan pencegahan pandemi
2. Dukungan pajak untuk dunia usaha dengan memberikan berbagai relaksasi pajak. Direktur
Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi virtual, Senin (27/4) menuturkan, dalam
konteks pajak mendukung penanganan dan pencegahan covid-19, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang
dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
dan PMK 34/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan Atau Cukai Serta Perpajakan
Atas Impor Barang Untuk Keperluan PenangananPandemiCoronaVirusDisease2019.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/308006-peran-pajak-di-tengah-pandemi-
covid-19

“Khusus PMK 28/2020 ini memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi ocovid-19. Barang dan jasa yang dibeli oleh institusi contohnya
BNPB yang diperlukan untuk penanganan covid adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak,
sehingga setiap pembelian dan penyerahannya terhutang PPN. Dengan PMK 28/2020 ini diberikan
fasiitas, bahwa atas PPN terutang tidak dipungut, atas PPN terutang ditanggung pemerintah atau tidak
dikenakan. Demikian juga dengan PPh yang atas penjualan dan pembayaran wajib dipotong PPh pasal
21, kalau pribadi, wajib dipotong PPh22 kalau sebuah institusi, atau pun dipotong PPh 23 instansi atau
RS rujukan membayar atas perolehan jasa sewa. Dengan PMK ini, atas beberapa jenis pajak tadi, tidak
dikenakan pemotongan PPh,” . Barang-barang yang akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah itu
ialah obat-obatan, vaksin, alat laboraturium, alat pendeteksi, alat pelindung diri dan peralatan lain yang
dibutuhkan serta relevan untuk menangani pandemi covid-19. Tentunya, fasilitas pajak tersebut
diperuntukkan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau instansi pemerintah lain
yang menangani covid-19, rumah sakit yang menangani atau rumah sakit rujukan pasien covid-19 dan
instansi lain yang ditunjuk oleh BNPB atau rumah sakit rujukan untuk menangani covid-19. Dalam
PMK itu pula, pemerintah memberikan relaksasi pajak kepada jasa seperti jasa konstruksi, jasa sewa,
jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dianggap dibutuhkan dalam penanganan pandemi covid-19.
Misal, seperti BNPB yang membuat rumah sakit darurat dan menggunakan jasa konstruksi dan