Page 11 - E MODUL PERPAJAKAN

konsultasi, maka pajak atas jasa tersebut dibebaskan oleh pemerintah. “Jadi harapannya adalah tersedia
barang dan jasa untuk menangani penanganan covid-19 ini,” terang Suryo. Sedangkan terkait dengan
PMK 34/2020, pemerintah memberikan relaksasi atas barang yang diimpor untuk penanganan covid-
19. Dalam hal ini, pemerintah membebaskan bea masuk serta menanggung PPN dan PPh pengimpor.
Barang-barang yang masuk dalam kategori fasilitas tersebut seperti hand sanitizer, test kit, readan,
APD, dan barang lain yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/308006-peran-pajak-di-tengah-pandemi-covid-19
Pada konteks mendukung dunia usaha, pihak pajak memberikan fasilitas kemudahan dalam
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.
Misal, untuk wajib pajak pribadi, batas akhir pelaporan SPT yang sedianya berakhir 31 Maret
diperpanjang hingga 30 April 2020. Demikian pula dengan kelengkapan dokumen saat
menyampaikan SPT, wajib pajak pribadi maupun badan, diberikan kemudahan untuk
menyerahkan sebagian dokumen terlebih dulu pada 30 batas waktu 30 April. Misal untuk wajib
pajak pribadi diperbolehkan hanya melampirkan neraca sederhana dan dokumen lainnya
diserahkan kemudian. “Dokumen lain masih bisa dilampirkan hingga 30 juni 2020. Jadi ada masa
waktu sekitar 2 bulan untuk mengumpulkan, karena melihat kondisi saat ini covid masih sangat
mewabah di satu sisi, kebijakan physicial distancing dan wfh membuat beberapa aktivitas yang
membutuhkan kehdarian fisik terkendala. Oleh karena itu kami memberikan relaksasi, bahwa SPT
tetap diserahkan 30 April, namun kelengkapannya dapat diserahkan sampai 30 Juni 2020,” imbuh
Suryo. “Setoran tahunan ini amat diperlukan dalam rangka penanganan covid-19, karena
penanganan covid ini besar menggunakan APBN 2020. Oleh karena itu, SPT tanggal 30 April
disampaikan kemudian setoran tahunan juga kami tunggu hingga 30 April 2020,” sambungnya.
Dukungan pajak untuk dunia industri lainnya ialah dilihat dari terbitnya PMK 23/2020 tentang
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Dalam peraturan itu,
pemerintah memberikan insentif berupa penanggungan PPh 21 karyawan di 19 sektor industri
manufaktur yang dalam setahun penghasilannya tidak melebihi Rp200 juta; membebaskan PPh
pasal 22 impor; memberikan isnentif potongan setoran PPh 25 sebesar 30% serta percepatan
restitusi PPN dengan ambang batas yang dinaikkan menjadi Rp5 miliar.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/308006-peran-pajak-di-tengah-pandemi-covid-
19