Page 30 - Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

a. Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan

b. Madiun, Maospati, Ngawi, Pacitan

c. Madiun, Caruban, Ponorogo, Pacitan
d. Madiun, Ngawi, Somoroto, Caruban

e. Madiun, Pacitan, Somoroto, Caruban

9. Selama pelaksanaan Cultuurstelsel pemerintah Belanda tidak berkuasa secara
langsung namun memanfaatkan kekuasaan para bupati. Adapun peran bupati

dalam pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut adalah…….
a. Membuat peraturan di setiap wilayah Afdeling

b. Mencatat hasil pertanian dari perkebunan Belanda
c. Menanam tanaman komuditi ekspor di perkebunan Belanda

d. Penyambung komunikasi antara pemerintah Belanda dengan masyarakat

e. Memenuhi semua kebutuhan pemerintah Belanda
10. Selain menanam komuditi tertentu masyarakat di wilayah karesidenan

Madiun dibebankan dengan pajak pachtstelsel. Adapun yang tidak termasuk
dalam pajak pachtstelsel adalah……..

a. Penjualan opium
b. Penjualan minuman keras

c. Penjualan tembakau

d. Penjualan tebu
e. Penjualan garam

11. Dampak pelaksanaan Cultuurstelsel di Keresidenan Madiun adalah

pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur. Salah satu dampak
positif dari pembangunan kereta api adalah…..

a. Rakyat pribumi semakin sejahtera
b. Semakin banyak terjadinya perpindahan penduduk

c. Berubahnya pola perdagangan di daerah pedalaman
d. Banyaknya lapangan pekerjaan

e. Keamanan masyarakat terjamin

12. Banyaknya pabrik dan perkebunan-perkebunan besar di Karesidenan
Madiun, merupakan salah satu dampak ekonomi dari penerapan

Cultuurstelsel. Hal ini muncul setelah pemerintah Belanda mengeluarkan….

28 | P a g e