Page 10 - MODUL PPKn X Genap
P. 10
MODUL PPKn KELAS X SEMESTER GENAP
Sistem hukum Indonesia mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945
setelah Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain itu, ditegaskan
pula pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari
sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat
ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
Berikut penggolongan atau pengklasifikasian hukum berdasarkan
kepustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut.
1) Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan.
b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan
kebiasaan.
c. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam
suatu perjanjian antarnegara.
d. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan
hakim.
2) Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
a. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut.
(1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara
lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi
peraturan pelaksanaan. Misalnya UU Perkawinan, UU Dagang,
KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan
sebagainya.
(2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun
tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan
masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan
pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, Traktat, Konvenan,
Perjanjian Bilateral, dan sebagainya.
b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga
masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal,
4
SMA NEGERI 1 SRESEH
