Page 12 - MODUL PPKn X Genap
P. 12

MODUL PPKn KELAS X SEMESTER GENAP


                         a.  Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun

                             juga  harus  dan  mempunyai  paksaan  mutlak.  Misalnya,  jika  melakukan
                             pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman.

                         b.  Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila

                             pihak-pihak  yang  bersangkutan  telah  membuat  peraturan  sendiri  dalam
                             suatu  perjanjian.  Dengan  kata  lain,  hukum  yang  mengatur  hubungan

                             antarindividu  yang  baru  berlaku  apabila  yang  bersangkutan  tidak

                             menggunakan  alternatif  lain  yang  dimungkinkan  oleh  hukum  (undang-
                             undang).  Contohnya,  ketentuan  dalam  pewarisan  ab-intesto  (pewarisan

                             berdasarkan  undang-undang),  baru  memungkinkan  untuk  dilaksanakan
                             jika tidak ada surat wasiat (testamen).

                     7)  Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
                         a.  Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang

                             atau  lebih  yang  berlaku  umum.  Dengan  pengertian,  hukum  dalam  suatu

                             negara  yang  berlaku  umum  dan  tidak  mengenal  orang  atau  golongan
                             tertentu.

                         b.  Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku
                             terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.

                     8)  Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
                         a.  Hukum  privat,  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan-hubungan  antara

                             orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain  dengan  menitikberatkan  pada

                             kepentingan perseorangan.
                         b.  Hukum  publik,  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  negara

                             dengan  alat-alat  perlengkapannya  atau  hubungan  negara  dengan

                             perseorangan (warga negara)
                            Sumber hukum ada dua sumber, yaitu material dan formal. Sumber hukum

                      material adalah hukum yang isinya perintah dan larangan yang menjadi patokan
                      manusia dalam bertindak. Misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh,

                      harus  melunasi  hutang,  dan  sebagainya.  Adapun  sumber  hukum  formal
                      merupakan  perwujudan  bentuk  dari  isi  hukum  material  yang  menentukan

                      berlakunya hukum itu sendiri.



                                                                                                            6
                                                       SMA NEGERI 1 SRESEH
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17