Page 13 - MODUL PPKn X Genap
P. 13
MODUL PPKn KELAS X SEMESTER GENAP
C. Sistem Peradilan Indonesia
Di Indonesia peradilan terbagi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan
Khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik
menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus
terdiri atas peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara.
Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan
rakyat tertentu.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal
10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi
terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan
Peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup
peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan
peradilan tata usaha negara. Untuk keterangan lebih jelas, berikut akan
digambarkan hierarki lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
D. Peranan Lembaga Peradilan
1. Dasar Hukum
Adapun, yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga
peradilan nasional adalah sebagai berikut.
a. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal
24 Ayat (2) dan (3), yaitu:
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
7
SMA NEGERI 1 SRESEH
