Page 14 - MODUL PPKn X Genap

MODUL PPKn KELAS X SEMESTER GENAP

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dalam undang-undang.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi

lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas
tanpa ada intervensi dari siapapun.

Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu
keadilan, peradilan, sistem, dan doktrin.

Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 5 tentang Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa
Indonesia, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan
tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh
kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

keadilan.

8
SMA NEGERI 1 SRESEH