Page 267 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 267

BAHAN MATERI FILM SEJARAH






                      Menjelang penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Tentara
                 Sekutu kepada Pemerintah Belanda, Van Mook memikirkan bahwa dalam
                 perkembangan selanjutnya harus diadakan pembaharuan susunan tata

                 pemerintahan dan ketatanegraan sesuai dengan perkembangan politik
                 pada masa itu. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Juli 1946 oleh Van
                 Mook ditandatangani di Jakarta suatu Surat Keputusan No.4 Tentang
                 Pembentukan Suatu Komisariat Pemerintahan Umum untuk Timur Besar

                 (Indonesia Timur) dan Kalimantan yang mempunyai daerah wewenang
                 atas wilayah Timur Besar, Kalimantan, dan Karesidenan Bangka, Riau dan
                 Belitong. Oleh karena pada waktu itu Dr. W Hoven menjabat sebagai Pejabat
                 Direktur Derpatemen Pemerintahan Dalam Negeri, maka ia dianggkat

                 menjadi Komisarias Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Timur
                 Besar (Indonesia Timur).
                      Namun dalam perkembangannya, pergolakan politik baik yang terjadi
                 di Jawa, Madura dan Sumatera yang berkisar pada masalah pertentangan

                 antara federalis dan unitaris dan hasrat untuk mengukuhkan kembali
                 Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikuti dengan penuh gairah oleh
                 golongan repbuliken di Negara Indonesia Timur, dan tentunya Makassar.
                      Setelah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan oleh

                 pemerintah Republik Indonesia dengan kedua negara bagian lain dengan
                 persetujuan Pemerintah RIS untuk membentuk negara kesatuan, maka pada
                 tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan. Ketiga pihak menandatangani
                 ”Piagam Persetujuan.” Dibentuk sebuah panitia bersama untuk menyusun

                 suatu  Rancangan  Undang-undang Dasar Negara Kesatuan.Tanggal  14
                 Agustus  1950  Parlemen  dan  Senat  RIS  mengesahkan  Rancangan  Undang-
                 undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan
                 harinya tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan

                 piagam pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil
                 Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai inti (core) dari negara kesatuan sejak
                 awal, setelah melalui pengalaman ”singkat” menjadi anggota dari sebuah

                266
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272