Page 14 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menunjang Suksesnya Operasi

Pemberantasan Pungli
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara sehingga perlu upayah pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan

mampu menimbulkan efek jerah sehingga dibentuklah satgas saber pungli yang tugasnya
tercantum dalam PP No 87 tahun 2016 Pasal 2. Pada Pasal 4 PP No 87 Tahun 2016 dalam

melaksankan tugas dan fungsi, satgas saber pungli mempunyai wewenang :
 Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli
 Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain

yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
 Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pungli

 Melakukan operasi tangkap tangan
 Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala

pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai UU
 Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap

instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan
kepala pemerintahan daerah
 Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli

Peran Serta masyarakat sangat penting dalam memberantas Pungli yang tercantum
pada pasal 12 PP No 87 tahun 2016 yang isinya pemberantasan punggutan liar baik secara
langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dalam bentuk pemberian informasi,

pengaduan, pelaporan dan bentuk lain sesuai dengan UU.

UU tindak Pidana Bagi Pelaku Pungli

• Pelaku Pungli dijerat dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

• Praktik punggutan liar dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman
maksimal 9 tahun
• Pasal 415 KUHAP Bagi pegawai negeri yang sengaja menggelapak uang / surat

berharga dipencara selama 7 tahun
• Pasal 418 KUHAP Bagi Pengawai negeri yang menerima hadiah atau janji dari pungli

diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 bulan
• Pasal 423 KUHAP bagi pegawai negeri yang sengaja menyalagunakan kekuasaan
dengan memaksa orang lain untuk melakukan pungli dikenakan tindak pidana 6 tahun

• Namun ketentuan pidana yang ancaman hukuman lebih besar dari itu yaitu pasal 12 e
UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maxsimal 20 tahun

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 13