Page 17 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku

masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional (konsideran
menimbang huruf b)

Dampak bagi yang bersangkutan :
 Pidana penjara min 1 th – 20 tahun/mati;

 Membayar uang pengganti;
 Pidana denda(kurungan);
 Pidana tambahan (p.18):

 perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud;
 pembayaran uang pengganti;
 penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;

 pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu,
 Dikucilkan masyarakat;

 Sakit-sakitan;
 Ilmu dan harta yang tidak barokah;

 Keluarga terlantar;
 Sanksi akherat.

Audit Penyaluran dan Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Sesuai dengan pasal 112 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan
Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyenggaraan pemerintah
Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas

intern Pemeintah (APIP) adalah melakukan pengawasan Dana Desa.
Pelaksanaan pengawasan Dana Desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan,

khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tempat jumlah, dan tepat
penggunaan.

Latar Belakang pelaksanaan Audit :
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa mempunyai

sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran dari APBD, bantuan keuangan dari APBD

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 16