Page 15 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

Pengertian dan Dampak Korupsi
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi
pada khususnya.
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat

untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin maningkat, karena
dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang
sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai

bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin
ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kepentingan masyarakat. (PU UURI 31/1999). Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme

tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara,
melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para

pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (PU UURI no.28/1999).
UU RI No. 28 thn 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari KKN

Pasal 1 :

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara
Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain,
masyarakat dan atau negara.

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang
menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara.

UU RI no 30 tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. (Psl. 1 angka 1).

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 14