Page 16 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

Dampak tindak pidana korupsi ini sudah secara eksplisit diuraikan dalam beberapa

peraturan yaitu :
1. Alinea kedua penjelasan umum UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu :
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk

memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin maningkat, karena
dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang

sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai
bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin
ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

kepentingan masyarakat. (PU UURI 31/1999)
UU RI 20 th 2001 ttg perubahan UU RI no. 31 th 1999 tentang PTPK :
 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar

biasa (Konsideran menimbang hrf a) ;
 Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan

meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan
korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan

tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain
penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada

terdakwa (alinea kedua penjelasan umum)

UU RI No. 28 thn 1999 ttg Penyelenggara Negara yg bersih dan bebas dari KKN.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh
Penyelenggara Negara, antar- penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara
Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan
eksistensi negara. (Alinea keempat penjelasan umum )

UU RI no. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang
menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia,

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 15