Page 23 - Laporan FGD DAK Fisik dan Dana Desa t42018

[FGD Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN di
Daerah] Bengkulu, 22 Nopember 2018

b. Data belanja modal pada bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat

c. RAB,SPP,Bukti Transaksi dan Berita Acara Serah Terima Barang sesuai dengan
kegiatan yang disampling
d. LRA tahun yang diperiksa

e. Bukti Transfer dana desa dari RKUD ke RKD
f. Rekening Kas Desa/ Buku Tabungan

g. Buku Kas Umum Desa
h. Buku Pembantu Pajak dan Bukti setor pajak (SSP)
i. Laporan Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa

j. Laporan Penggunaan dana desa setiap tahapan.

Diskusi :

Muko2 :
sdh dikumpulkan kades dan camat untuk mempercepat penyerapan dana desa.

Pak Fahmi:
sisa dd 2017 msh ada 900jt di benteng. jadi kepotong untuk dak fisik kalo bisa deadline ke

kppn jgn 17 des, 10 Des aja supaya tidak terkendala di pemda nya.

Pak Heru bpkad prov:

di prov ada monitoring nya. apabila persyaratan sdh terpenuhi lsg kami cairkan. bahkan
beberapa kami talangi dulu mengingat ruang fiskal kami memungkinkan untuk itu dan

pemerintah pusat pasti menepati janji.
 ada opd yg delay karena tidak mau perencanaan bersamaan dengan lelangnya. tp ini
sdh jauh lbh baik drpd tahun lalu.

 Bpkad telah melakukan workshop untuk koordinasi dengan instansi vertikal dan
seluruh opd. perencanaan terintegrasi dengan simda keuangan bekerja sama.

dengan bpkp. agar penyusunan apbd bisa lebih baik drpd tahun lalu..

Inspektorat prov:

kami baru tahun ini monev dana desa karena blm ada dasar hukum yg kuat. saat ini pakai
permendagri 16. mudah2an perubahan pmk 50 nanti memperjelas peran apip provinsi. agar
pemantauan lebih efektif.

I R E K T O R A T P E N G E L O L A A N K A S N E G A R A

K A N W I L D J P B N P R O V I N S I B E N G K U L U Halaman 22